Terancam Bangkrut, Pengusaha Penyewa Pusat Perbelanjaan Minta Insentif Perpajakan

Selasa 24 Maret 2020 15:02 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 24 320 2188286 terancam-bangkrut-pengusaha-penyewa-pusat-perbelanjaan-minta-insentif-perpajakan-N1cGx9xGAR.jpg Pelaku Usaha Minta Insentif Perpajakan. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) berharap adanya insentif perpajakan untuk pelaku usaha di tengah kesulitan ekonomi imbas pademik virus corona atau Covid-19. Apalagi pusat perbelanjaan kini harus berhenti beroperasi sebagai upaya pencegahan virus corona.

Dewan Penasihat Hippindo Tutum Rahanta mengatakan, anggota yang telah menutup gerainya saat ini masih belum mencapai satu persen. Untuk menolong keberlangsungan usaha anggotanya, Tutum meminta pemerintah untuk memberikan insentif perpajakan di tengah kesulitan ekonomi yang muncul akibat pandemik virus corona ini.

Baca Juga: Dilema Pengusaha Ritel di Jakarta, Tutup karena Virus Corona

"Insentif perpajakan tolong diringankan agar meringankan beban pelaku usaha, untuk memperpanjang nafas kami," kata Tutum, dilansir dari BBC Indonesia, Selasa (24/3/2020).

"Kalau ini (buka toko tanpa konsumen) tetap kami lakukan, perusahaan akan bangkrut, tutup dan pecat karyawan. Kalau diberi insentif kita bisa bernafas panjang, jika tidak, 2-3 bulan kita bisa tutup, 40% sampai 50% perusahaan di pusat belanja akan bertumbangan dan susah bangkit lagi," ujarnya.

Baca Juga: Cegah Virus Corona, Peritel Siap Antar Belanjaan Konsumen

Di samping itu, Tutup mengungkapkan, bahwa banyak pelaku usaha di Jakarta tengah menghadapi dilema, antara mengikuti imbauan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau mematuhi perjanjian dengan pusat perbelanjaan tempat mereka beroperasi, yaitu mengikuti jam buka dan tutup pusat perbelanjaan seperti mal atau plaza.

Di mana sebelumnya, untuk menghambat penyebaran virus corona, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meminta penghentian sementara aktivitas perkantoran dan penyelenggaraan kegiatan operasional industri pariwisata seperti bioskop, bar, dan restoran, yang jumlahnya mencapai 1.400 unit di Jakarta.

Jika melanggar, sanksi yang diberikan berupa surat peringatan sampai pencabutan izin jika sudah diperingatkan tiga kali.

"Pemerintah pusat tidak meminta lockdown, tapi Pemda mengimbau dengan surat seruan tanggal 20 Maret kemarin untuk meminta masyarakat tidak berkumpul dan menjauhi pusat keramaian, salah satunya pusat belanja. Sedangkan kami adalah penyewa di pusat belanja yang saat ini tidak didatangi pengunjung," kata Dewan Penasihat Hippindo Tutum Rahanta.

"Ini sangat dilematis. Kami punya kepatuhan untuk ikuti jam buka tutup toko, kalau tidak ada keputusan resmi kami tidak bisa tutup sepihak untuk menjaga keutuhan suatu pusat belanja," sambungnnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini