Jokowi Minta Kebijakan Perlintasan WNA ke Indonesia Dievaluasi Berkala
JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta agar perlintasan warga negara asing yang datang ke Indonesia bisa dievaluasi secara berkala. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus corona yang berasal dari turis asing.
Menurut Jokowi, evaluasi ini memperhatikan perkembangan dari wabah virus corona di beberapa negara. Mengingat, pergerakan virus ini begitu cepat dan masif.
"Perlintasan warga negara asing ke Indonesia ini dievaluasi secara reguler dan berkala, untuk mengantisipasi pergerakan covid 19 dari berbagai negara yang ada di dunia," ujarnya dalam telekonferensi, Selasa (31/3/2020).
Salah satu contohnya adalah episentrum penyebaran covid-19 atau virus corona Mulai bergeser. Semula, China menjadi salah satu negara dengan episentrum virus corona terbesar di dunia.
Namun kini justru Amerika Serikat dan Eropa lah yang menjadi negara episentrum covid-19. Sedangkan China kini sudah perlahan lahan bangkit dan mulai recovery dari virus corona.
Baca Juga: Tembus 206 Ribu Kunjungan, Turis Malaysia Masih Melancong ke Indonesia
"Seperti kita ketahui sekarang ini lebih dari 202 negara teritori di seluruh dunia menghadapi covid-19 seperti Indonesia. Satu Minggu terakhir kita melihat bahwa episentrum covid-19 ini dari sebelumnya di Tiongkok saat ini berada di Amerika Serikat dan Eropa," kata Jokowi.
Meskipun begitu lanjut Jokowi, negara China kini dihadapkan pada masalah baru. Adalah masalah yang dinamakan dengan gelombang Covid -19 yang merupakan imported cases atau kasus yang dibawa dari luar negeri.
"Di beberapa negara yang mampu mendatarkan kurva covid-19 menghadapi tantangan baru yang namanya gelombang covid-19. RRT , Korea selatan dan Singapura saat ini menghadapi imported cases status status yang dibawa dari luar negeri," ucapnya.
Oleh sebab itu lanjut Jokowi, saat ini pemerintah menyiapkan beberapa langkah agar gelombang covid-19 ini tidak dialami oleh Indonesia. Misalnya dengan cara mengatur mobilitas orang antar negara.
"Prioritas kita saat ini tidak hanya mengendalikan arus mobilitas orang antar wilayah di dalam negeri tapi juga harus bisa mengendalikan mobilitas antar negara yang berisiko membawa imported cases," ucapnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
