Menteri KKP Usul Paket Stimulus Ekonomi Sektor Perikanan dan Kelautan di Tengah Covid-19
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengusulkan paket stimulus ekonomi untuk sektor kelautan dan perikanan kepada Komisi IV DPR RI. Hal itu dilakukan sebagai upaya percepatan penanganan dampak virus corona atau Covid-19.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyebut untuk menjaga produktivitas unit pengolahan ikan dalam menyerap produksi nelayan dan pembudidaya sebagai dampak Covif-19. KKP mengusulkan stimulus ekonomi bagi industri pengolahan ikan. Seperti insentif fiskal yaitu terkait pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% selama enam bulan.
Baca Juga: Protokol Isolasi Mandiri untuk Cegah Penularan COVID-19
"Lalu insentif ekspor yakni pengurangan atau pembatasan dan insentif pinjaman berbunga lunak atau tanpa bunga bagi unit pengolahan ikan," ujar dia pada rapat kerja virtual bersama Komisi IV DPR, Senin (6/4/2020).
Kemudian, lanjut dia, pihaknya mendorong peningkatan ekspor ikan hidup ke Asia Timur, khususnya ke Hong Kong. Dan diusulkan penggunaan pesawat GIA Boeing 777 yang akan dipergunakan mengambil bantuan peralatan kesehatan untuk penanganan Covid-19 di China untuk dapat membawa ikan hidup dari Indonesia.
Baca Juga: China Laporkan Kasus Virus Corona Tanpa Gejala Melonjak Drastis
"Kami (KKP), mendukung pelaksanaan program kartu pra kerja melalui pemberian pelatihan kepada masyarakat. KKP mengusulkan dukungan program kartu pra kerja kepada Kemnaker sebanyak 32 ribu orang untuk dilatih di 252 pusat pelatihan mandiri kelautan dan perikanan," ungkap.
Stimulus lain, pembelian ikan hias hasil tangkapan nelayan dan pembudidaya ikan dan produk UKM perikanan yang tidak terserap pasar oleh pemerintah dalam rangka membantu keberlanjutan usaha. Pihaknya juga ingin penundaan kenaikan biaya losgitik ikan, terutama biaya kargo melalui udara untuk ekspor dan penambahan maskapai yang melayani kargo perikanan.
"Para pelaku usaha unit pengolahan ikan (UPI), untuk tetap melakukan aktivitas pengolahan melalui penyerapan bahan baku ikan atau udang dari para nelayan dan pembudidaya ikan. Serta gabungan pengusaha makanan ternak untuk mempertimbangkan penundaan kenaikan harga pakan ikan dan udang agar kegiatan perikanan budidaya dapat berjalan secara berkelanjutan," tandas dia.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
