Program Kartu Pra-Kerja Dinilai Mubazir, Ini Kata Pemerintah
JAKARTA - Program kartu prakerja yang dicanangkan pemerintah menuai banyak kritikan dari beberapa pihak. Sebab, kartu prakerja yang dikeluarkan pemerintah ini hanya menghambur-hamburkan uang negara tanpa mendapatkan hasil alias mubazir.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, program kartu pra kerja sama sekali tidaklah mubazir. Sebab antara uang yang dikeluarkan dan hasil yang didapatkan tidaklah sebanding.
Baca Juga: Materi Pelatihan Kartu Pra-Kerja Dinilai Tidak Nyambung
Menurutnya, uang yang dikeluarkan hanya sekitar 5% dari total anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi corona (covid-19) yang sebesar Rp405 triliun. Sementara manfaat yang didapat sangat besar karena bisa membantu orang yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat virus corona.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk kesehatan. Selain itu, pemerintah juga membantu masyarakat kurang mampu dengan program bantuan sosial dan kartu sembako.
"Kartu prakerja ini salah satu bagian dari program ini. Ada beberapa program masih desain, berjalan dan prakerja yang jadi perhatian masyarakat. Anggarannya Rp20 triliun kurang dari 5% dari total anggaran yang ditambah untuk respon pandemi," ujarnya dalam telekonferensi, Jakarta, Senin (20/4/2020).
Panji memastikan uang yang dikeluarkan pemerintah tidak akan sia-sia. Sebab, nantinya penerima kartu prakerja ini akan diberikan pelatihan untuk mengembangkan skillnya.
"Untuk prakerja kami minta masyarakat ikut pelatihan yang sebenarnya dibutuhkan. Kami melihat, bahkan di riset ekonomi menunjukkan, saat ekonomi lesu dan masyarakat punya waktu lebih banyak terutama saat ini di rumah, justru ini saatnya bisa tingkatkan keterampilan, human capital sehingga bisa dijadikan sumber pendapatan baru yang tadinya belum ada keterampilan," jelas Panji.
Panji juga menyangkal jika pemerintah hanya ingin memberikan uang saja kepada para platform yang menjadi mitra. Sebab, penerima manfaat dari program tersebut adalah masyarakat langsung.
"Yang menerima bantuan itu adalah para peserta. Peserta beli dari lembaga pelatihan bukan platform digital. Mereka tidak nerima satu sen pun dari pemeritnah. Peserta punya pilihan masing-masing. Justru yang akan transaksi dengan peserta adalah cost provider," kata Panji.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
