Share

Terdampak Corona, Sri Mulyani Akan Bebaskan Pajak UMKM Selama 6 Bulan

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 22 April 2020 14:40 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 22 20 2203143 terdampak-corona-sri-mulyani-mau-bebaskan-pajak-umkm-selama-6-bulan-q2jm6nFu3Z.jpg Pajak (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah akan memberikan stimulus tambahan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Adalah berupa pembebasan pajak kepada para pelaku UMKM dari yang sebelumnya dikenakan pajak sebesar 0,5%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembebasan pajaka para pelaku UMKM ini akan diberikan selama enam bulan ke depan. Nantinya aturan pembebasan pajak ini akan diatur dalam aturan baru yang sedang diformulasikan oleh pemerintah.

Baca Juga: 11 Sektor Dapat Insentif Pajak, Ini Aturan Mainnya

Adapun aturan tersebut merupakan revisi dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2020 yang dikeluarkan pada bulan Maret lalu. Aturan mengatur pemberian insentif kepada para pelaku industri manufaktur.

"Untuk yang UMKM pajaknya ditangguh pemerintah. Sehingga mereka tidak membayar pajak 0,5% selama 6 bulan itu akan menjadi tambahan stimulus bagi UMKM. Kita akan atur di dalam aturan yang baru," ujarnya dalam telekonferensi, Rabu (22/4/2020).

Baca Juga: Revisi PMK Nomor 23, Sri Mulyani Beri Insentif Rp35 Triliun untuk 18 Sektor Industri

Menurut Sri Mulyani, dalam aturan baru tersebut juga nantinya juga ada beberapa sektor lain yang akan mendapatkan keringanan pajak. Tercatat ada sekitar 18 sektor dan 749 KBLI yang akan mendapatkan insentif dengan adanya aturan baru tersebut.

"Artinya untuk 18 sektor dan 749 KBLI yang dibacakan pak Menko akan bisa mendapatkan insentif perpajakan. Ini hampir seluruh sektor dalam perekonomian kota mendapatkan insentif perpajakan," jelas Sri Mulyani.

Untuk memberikan insentif pajak tersebut, estimasi pajak yang akan ditangguh pemerintah adalah sebesar Rp35,3 triliun. Penangguhan pembayaran pajak ini akan dilakukan selama enam bulan ke depan.

"Jadi total estimasinya akan mencapai 35,3 triliun," ucapnya.

Rencananya aturan baru insentif pajak ini akan diterbitkan dalam sepekan ke depan. Proses pembahasan masih terus dilakukan bersama dengan Kementerian dan Lembaga yang terkait.

"Seperti yang disampaikan pak Menko, PMK 23 tahun 2020 waktu bulan Maret khusus memberikan insentif perpajakan bagi industri manufaktur akan segera direvisi. Kita harapkan bisa segera selesai kalau tidak minggu ini awal minggu depan. Kita harapkan bisa minggu ini," ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini