Program Stimulus UMKM di Daerah Harus Dievaluasi Berkala
JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk berperan dalam pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Misalnya dengan memberikan stimulus kepada perusahaan yang ada di daerah masing-masing.
Dalam pemberian stimulus tersebut, Jokowi juga meminta kepada kepala daerah untuk memberikan bantuan kepada pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Mengingat, para pelaku UMKM ini ada yang tak tersentuh oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya sehingga pemerintah kesulitan menyalurkan bantuannya.
Baca Juga: 60,5 Juta Pelaku Usaha Ultra Mikro Sudah Menerima Kredit
"Sebagian besar dari mereka tidak bersentuhan dengan bank atau lembaga keuangan. Ini saya minta para gubernur di setiap daerah merancang program yang sama untuk menambah, untuk perkuat program stimulus ekonomi yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat," ujarnya dalam Musrembangnas Virtual, Kamis (30/4/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, para pegusaha mikro ini paling terdampak virus corona. Menurut data yang dimiliki, pelaku usaha mikro dan ultra mikro jumlahnya mencapai 40 juta lebih dan mereka terdampak wabah COVID-19.
Baca Juga: UMKM Bisa Ikut Program Pelatihan Online, Bisa Dapat Sertifikat
"Stimulus ekonomi harus menjangkau sektor informal seperti PKL, tukang gorengan, tukang tambal ban, warung kecil, dan sebagainya. Jumlah ini sangat besar dan menurut data Bappenas angkanya mencapai 40 juta dan juga menampung banyak tenaga kerja," jelasnya.
Namun lanjut Jokowi, program stimulus di daerah juga diminta untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi secara berkala dengan baik. Evaluasi dilakukan untuk melihat seberapa besar dampak positif yang timbul dari stimulus tersebut.
"Jadi betul-betul berdampak pada penyelamatan tenaga kerjanya," kata Jokowi.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
