Beri Keringanan Kredit UMKM, Ini Masukan Bos BI agar Likuiditas Perbankan Terjaga
JAKARTA - Perbankan membutuhkan ruang likuiditas yang cukup besar untuk menjalankan program keringanan pembayaran kredit bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan juga Koperasi. Tak tanggung-tanggung, perbankan butuh sekitar ruang likuiditas sekitar Rp600 triliun.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, ada beberapa cara agar perbankan bisa memenuhi likuiditas tersebut. Misalnya adalah dengan pemerintah menempatkan dana di perbankan dari hasil penjualan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli oleh BI.
Baca Juga: UMKM Mau Raih Subsidi Bunga? Ini 3 Syarat yang Harus Dipenuhi
"Pemerintah bisa menempatkan dana di bank-bank itu untuk penambahan likuiditas. Nah penambahan likuiditas dengan menempatkan dana di bank-bank ini dananya dari mana? Nah di sinilah mekanisme pembelian SBN dari BI ke pemerintah," ujarnya dalam rapat virtual dengan DPR, Rabu Malam (6/5/2020).
Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan cukup menggadaikan saja SBN atau (merepokan) surat utang yang ada di perbankan. Mengingat jumlah SBN yang ada di perbankan cukup besar yakni Rp700 triliun. Hanya saja lanjut Perry, untuk opsi ini sangat terbatas. Mengingat, perbankan hanya bisa merepokan Rp52 hingga Rp56 triliun saja dari total SBN yang tersedia.
"Di perbankan kan ada SBN kurang lebih Rp 700-750 triliun, nah ini kami tahu tidak semua bisa direpokan ke BI, supaya manajemen likuiditas bank itu masih bisa prudent. Taruhlah Rp 52-56 triliun dari SBN itu setelah direpokan," jelasnya
