BPK Soroti Pengelolaan Utang Pemerintah
"PDB kita terus meningkat, tetapi tax ratio kita secara konsisten menurun. Itu artinya ada poin atau angka PDB yang belum diproteksi dan termitigasi teksnya, ini yang disampaikan BPK dalam temuannya," jelasnya.
Padahal menurut agung, masih banyak Wajib Pajak yang masih luput dari pantauan pemerintah. Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah untuk bisa menjamah para WP misalnya melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk mendongkrak tax ratio.
"Ini merupakan bagian jangka panjang bagi pemerintah untuk memitigasi risiko agar terus menggali pendapatan yang belum termitigasi guna bisa ditarik pajaknya. Karena banyak sekali di lapangan NPWP yang dorman itu banyak sekali," kata Agung.
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk pintar-pintar memilih sebelum menarik utang. Utang yang diambil haruslah memiliki tingkat suku bunga yang rendah sehingga tidak terlalu menjadi beban di masa mendatang.
Baca juga: Lawan Virus Corona, ADB Hibahkan Rp48 Miliar untuk Indonesia
"Untuk itu maka diasses positioning utang kita. Agar tidak terjadi ancaman di masa mendatang, maka ada temuan LHP BPK, risiko pengelolaan tidak efektif, risiko rate ketinggian dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana dengan konteks penerimaan yang cenderung kurang atau belanja yang lebih besar," kata Agung.
Senada dengan Agung, Auditor Utama Keuangan Negara II Badan Pemeriksa Keuangan Laode Nusriadi menyebut utang sangat erat kaitannya dengan kinerja sektor pendapatan negara. Bahkan dalam mengelola utang, pemerintah seharusnya memperhitungkan penerimaan dari sektor pajak, belanja negara hingga strategi pembiayaannya.
"Pengelolaan utang ini kan sifatnya residual yang tidak hanya dipengaruhi faktor utang saja, tapi ada faktor lain," jelasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
