Iuran Tapera Berpotensi Jadi Beban Baru Pengusaha

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 04 Juni 2020 11:40 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 04 470 2224359 iuran-tapera-berpotensi-jadi-beban-baru-pengusaha-9vYe2nA5yx.jpg Pemerintah Terbitkan PP No.25 Tahun 2020 tentang Tapera. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Prinsip utama Tapera adalah gotong royong, dalam rangka kehadiran negara dalam mensejahterakan rakyatnya, khususnya bidang perumahan.

Pemerintah bersama dengan DPR mendukung lahirnya Undang-Undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembangunan perumahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun demikian, menurut CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda, keluarnya PP tersebut belum sepenuhnya mendengarkan kritik yang selama ini disampaikan para pengusaha ataupun pengamat. Hampir tidak ada perubahan dari awal terbentuknya Tapera.

Baca Juga: BP Tapera: Dana Tapera Diinvestasikan secara Transparan

“Adanya lembaga baru ini dikhawatirkan akan menjadi beban baru setelah banyaknya lembaga pembiayaan perumahan lainya,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (4/6/2020).

Menurt Ali ada beberapa hal yang sebenarya masih perlu dipertimbangkan. Seperti iuran Tapera yang berpotensi menambah beban pengusaha disamping sudah banyaknya iuran, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lainnya.

Baca Juga: Tahap Awal Tapera Bakal Difokuskan untuk PNS eks Peserta Taperum

“Meskipun aturan iuran 2,5% untuk pekerja, dan 0,5% untuk pengusaha, namun pada kenyataannya banyak juga pekerja yang menolak sehingga beban keseluruhan menjadi beban pengusaha,” ujarnya.

Dari sisi kelembagaan, kata Ali, harusnya pemerintah bisa menggunakan lembaga yang sudah ada dengan sistem satu iuran untuk kemudian dibagi-bagi untuk iuran kesehatan, pendidikan, pensiun, dan perumahan, sehingga pengusaha pun tidak dibebani oleh beberapa iuran yang berbeda juga dalam hal administrasinya satu dengan yang lain.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini