Skema Insentif untuk BUMN: Dana Talangan, Utang hingga PMN

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 09 Juni 2020 12:51 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 09 320 2226811 skema-insentif-untuk-bumn-dana-talangan-utang-hingga-pmn-VTfPrGjSzO.jpg Uang Rupiah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan insentif kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar bisa kembali memulai aktivitas bisnisnya pasca berhenti akibat virus corona. Beberapa skema disiapkan oleh pemerintah untuk menyuntik perusahaan pelat merah.

Pertama adalah dengan skema dana talangan Yang mana perusahaan BUMN harus mengembalikan jika bisnisnya sudah stabil. Kemudian adalah skema dengan dana kompensasi, yang mana perusahaan BUMN meminta pemerintah membayarkan utang subsidinya.

Baca Juga: BUMN Terdampak Corona Disuntik Rp104,3 Triliun, Ada yang Bentuknya Utang 

Dan terakhirnya adalah Penyertaan Modal Negara (PMN), perusahaan BUMN ini akan mendapatkan suntikan untuk memperkuat modalnya. Suntikan PMN diberikan kepada perusahaan plat merah untuk memperkuat keuangan BUMN khususnya yang bergerak dalam pelayanan.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, suntikan modal PMN merupakan sesuatu yang wajar. Apalagi perusahaan BUMN yang mendaptakan suntikan modal merupakan perusahaan pelat merah yang bergerak dalam pelayanan kepada masyarakat langsung.

Misalnya saja PT Hutama Karya (Persero) yang mendapatkan PMN untuk membangun jalan tol Trans Sumatera. Alasan kenapa mendapatkan PMN adalah karena tidak ada swasta yang mau untuk membangun jalan tol di Sumatera, oleh karena itu butuh pancingan agar investor tertarik investasi di sana.

Selanjutnya adalah ada perusahaan ITDC yang membangun kawasan pariwisata. Dengan pembangunan kawasan pariwisata ini bisa memberikan peluang kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menjalankan bisnisnya.

"Kalau dilihat semuanya kayak Hutama Karya membantu jalan tol. PNM (Penyertaan Nasional Madani) juga memberikan kredit pada UMKM. ITDC untuk pengembangan swasta. Kalau untuk 4 BUMN mana yang perlu ditanyakan. Apakah kita enggak mau bantu UMKM? Karena UMKM kan paling terdampak," ujarnya dalam live IDX Channel, Selasa (9/6/2020).

Baca Juga: Stafsus Erick Thohir: Wajar BUMN Disuntik Rp104,3 Triliun 

Apalagi hal ini juga sudah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, sehingga menurutnya, seharusnya tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari pemberian PMN kepada beberapa BUMN

"Mengenai utang biasa saja yang memancing pertanyaan mengenai PMN. Kalau lihat PMN totalnya Rp115 triliun sebelumnya sudah ditetapkan dalam APBN tahun lalu," ucapnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini