Netflix Cs Dipajaki, Biaya Berlangganan Bakal Naik
JAKARTA - Kementerian Keuangan memastikan akan tetap menarik pajak kepada perusahaan digital seperti Netflix hingga Spotify. Mengingat perusahaan tersebut mengambil keuntungan di Indonesia meskipun berkantor di luar negeri. Hal tersebut sejalan dengan PMK nomor 48/2020 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2020.
Menurut Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Arif Yanuar melalui PMK ini, maka Direktur Jenderal Pajak memiliki kewanangan menunjuk perusahaan yang melakukan pemungutan pajak ke konsumen.
Baca Juga: Pertama Kali, Penerimaan Perpajakan Diprediksi Minus 9,2% di 2020
"Jadi, kami bisa melakukan pemungutan sesuai dengan PMK 48 selama penjualnya dalam hal ini pelaku usaha maupun PPMSE dari luar negeri maupun dalam negeri yang jual barang-barang tersebut," ujar dia pada telekonferensi, Kamis (25/6/2020).
Dia menjelaskan, adapun tata cara penunjukan pemungut dan pelaporan akan diturunkan melalui aturan Keputusan Dirjen Pajak yang akan segera dirilis. Di mana DJP saat ini masih dalam tahap finalisasi perusahaan yang akan ditetapkan sebagai pemungut.
Baca Juga: New Normal, Sri Mulyani Cari Pajak Baru
Kemudian, lanjut dia, perusahaan yang ditetapkan sebagai pemungut akan diberikan nomor identitas perpajakan sebagai sarana administrasi perpajakan. Nomor identitas ini bisa berupa NPWP maupun nomor identitas perpajakan sebagai pelaku usaha pengguna PMSE.
Lalu, saat pemungut nanti ditetapkan maka yang menjadi konsumen perusahaan tersebut akan otomatis dikenakan PPN 10%. Oleh karena itu melakukan pembayaran, dalam invoice konsumen akan langsung ditambahkan PPN 10%.
