Sudah Wajar Indonesia Tagih Pajak Digital, Ada yang Protes?

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 02 Juli 2020 16:11 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 02 20 2240131 sudah-wajar-indonesia-tagih-pajak-digital-ada-yang-protes-ljGlBxOHAU.jpg Pajak (Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% pada produk digital baik dari luar maupun dalam negeri. Hal ini sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pelanggan atau konsumen layanan digital bakal dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%.

Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation (CITA) Ruben Hutabarat mengatakan, sudah sewajarnya Pemerintah Indonesia menarik pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% pada produk digital yang diterapkan oleh perusahaan di luar negeri. Sebab hal itu akan menciptakan perlakuan yang adil (level playing field) antara perusahaan lokal dan internasional yang beroperasi di Indonesia.

 Baca juga: Menghitung 'Harta Karun' dari Pajak Digital

"Karena apa itu akan meratakan tingkat kompetisi yang dihadapi oleh pengusaha lokal yang mempunyai kewajiban memungut PPN," ujarnya dalam acara Market Review IDX Channel, Kamis (2/7/2020).

Menurut Ruben, pengenaan PPN itu juga akan memberikan rasa adil untuk pemain digital lainnya. Sebab dirinya menyebut sangat tidak adil jika ada pihak dengan bisnis yang sama dikenakan PPN, namun ada perusahaan yang menjalankan bisnis digital juga justru lolos dari pengenaan PPN.

Baca juga: Bikin Trump Geram, Begini Siasat DJP Jelaskan Pajak Netflix ke AS

"Jadi memang sudah saatnya dan memang urgent untuk dikenakan," kata Ruben.

Lagi pula lanjut Ruben, yang dikenakan pajak atau yang berkewajiban membayar adalah konsumen yang merupakan dari dalam negeri. Sedangkan perusahaan digital hanya berkewajiban untuk mengumpulkan saja.

Baca juga: Setoran Pajak dan PNBP dari Inalum Berkurang 50% Tahun Ini

"Mengenakan PPN atas transaksi barang kena pajak berwujud maupun jasa yang diserahkan oleh perusahaan dari luar negeri ke konsumen yang ada di Indonesia," jelasnya.

Ruben menambahkan pengenaan PPN atas produk digital di samping berwujud dan jasa tidak berwujud diterapkan setelah diterbitkannya Perppu 1 tahun 2020 yang telah diundangkan dengan UU nomor 2 tahun 2020. Dengan adanya UU baru itu maka perusahaan di luar negeri itu bisa dikenakan kewajiban.

"Berarti hanya berdasarkan UU PPN sementara kalau berdasarkan UU PPN entitas luar negeri ini tidak bisa ditetapkan sebagai subjek pajak. Maka pemerintah menerbitkan Perppu 1 yang antara lain mengenai memberikan otoritas kepada pemerintah menjadi mampu menetapkan entitas di luar negeri ini sebagai pemungut PPN," kata Ruben.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini