JAKARTA - Ekonom senior yang juga menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Raden Pardede mengatakan masalah birokrasi yang berbelit-berbelit menghambat program percepatan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Selain itu, data yang kurang akurat juga membuat bantuan sosial tak tersalurkan dengan baik.
"Birokrasi kita masih melihat pandemi sebagai business as usual dan kita akan ada benahi di situ," ujar Raden dalam diskusi secara virtual, Senin (3/8/2020)
Baca Juga: Jokowi: Aturan Kita Ruwet, Padahal Tinggal Telepon
Senada dengan Raden, Ketua Umum Gerakan Pakai Masker Sigit Pramono mengatakan birokrasi yang ruwet seperti kabel listrik membuat pemulihan ekonomi di tengah masyarakat menjadi terhambat. Dia menilai, pemerintah perlu mengurai instansi atau pihak mana saja yang menghambat PEN tersebut.
Dia menjelaskan setidaknya ada lima pihak yang memiliki potensi menghambat pencairan tersebut seperti Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga pada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).