Geber Daya Beli, Ekonomi RI Tumbuh Selamat dari Resesi

Feby Novalius, Jurnalis · Kamis 06 Agustus 2020 17:00 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 06 20 2258083 geber-daya-beli-ekonomi-ri-tumbuh-selamat-dari-resesi-IxZWPneaY0.jpg Pentingnnya Meningkatkan Daya Beli di Tengah Covid-19. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan pemerintah supaya perekonomian di kuartal III tidak kembali minus seperti kuartal II yang terkontraksi sebesar 5,32%(year on year/yoy).

Wakil ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengatakan, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah untuk segera ambil langkah taktis dan strategis. Apalagi pertumbuhan yang negatif ini pertama kalinya sejak periode 1998 atau ketika Indonesia mengalami krisis finansial.

Baca Juga: Daftar 9 Negara yang Alami Resesi akibat Covid-19

“Bagaimana di kuartal III tidak sampai mengalami kontraksi lagi? Karena jika sampai terjadi kontraksi di kuartal III, Indonesia akan mengalami resesi ekonomi,” tutur Amir, dalam keterangannya, Kamis (6/8/2020).

Komisi XI, lanjutnya, akan mendorong pemerintah untuk menumbuhkan daya beli masyarakat seperti menaikkan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dan mengefektifkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, sembari tetap fokus mencegah penyebaran wabah Covid-19 adalah kombinasi program yang harus dikembangkan pemerintah secara dinamis.

“Kita tahu jika daya beli masyarakat meningkat, maka ekonomi akan tumbuh,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga perlu melokalisasi sektor-sektor bisnis yang paling elastis dan tidak banyak terintegrasi dengan sistem global, sehingga bisa menjadi bantalan penangkal krisis. Sektor tersebut adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sektor ini dinilai sangat tepat karena banyak mengandalkan pasar domestic.

Baca Juga: Filipina Resesi, Ekonominya Minus 16,5%

“Mempertajam stimulus fiskal dengan mempermudah pendaftaran insentif pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday) dan keringanan pajak (tax allowance). Hal ini untuk meng-cover perusahaan baik kelas menengah, kecil maupun besar,” tuturnya.

Di samping itu, diirnya juga mendorong pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur utamanya yg mampu menyerap tenaga kerja, termasuk juga mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan pembelanjaan utamanya kegiatan padat karya.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini