Soal Perizinan, Bos BKPM: Jika Tak Lakukan Gerakan Visioner Maka Matilah Kita

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Kamis 06 Agustus 2020 16:14 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 06 320 2258046 soal-perizinan-bos-bkpm-jika-tak-lakukan-gerakan-visioner-maka-matilah-kita-LV5n4PGtdr.jpg Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat reformasi birokrasi terkait mempermudah perizinan investasi asing dalam negeri sangat dibutuhkan dalam kondisi pandemi Covid-19. Hal itu dinilai dapat membantu pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional pada Kuartal III dan IV tahun 2020.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, hanya ada satu pintu masuk yang menjadi kunci dari reformasi perizinan investasi di Indonesia yakni, mempercepat pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dia menilai percepatan pengesahaan RUU Omnibus Law akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal berikut tahun ini.

 Baca juga: Semester I-2020, Realisasi Investasi Jawa Timur Tembus Rp51 Triliun

"Aturan kita saat ini tidak saja mengikat pengusaha tapi juga mengikat kita semua. Jadi kalau kita tidak melakukan gerakan-gerakan yang visioner, maka matilah kita, maka saya yakini prosedur ke depan akan lebih baik dengan satu cara yang menjadi pintu masuk adalah pengesahaan Omnibus Law," ujar Bahlil dalam diskusi secara virtual, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Bahlil menyebut, saat ini banyak perusahaan asal China yang memiliki rencana untuk merealokasikan asetnya ke negara-negara di Asia Tenggara, salah satunya yang menjadi sorotan adalah Indonesia. Karena itu, dia bilang, izin birokrasi yang mudah dapat dengan segera mengundang sejumlah investor Tiongkok tersebut.

 Baca juga: Selesaikan Investasi Mangkrak, Bos BKPM Pakai Taktik Juventus

Bahkan, lanjut Bahlil, tercatat sebanyak 17 perusahaan asing yang sudah dikomunikasikan pihaknya terkait realokasi investasi di Indonesia. Sementara itu, ada 198 perusahaan lainnya pun memiliki rencana yang sama. Namun begitu, percepatan realisasi nilai investasi asing dalam negeri tergantung pada prosedural birokrasi itu sendiri.

"Sekarang sudah ada 7 perusahaan yang masuk. Kemudian ada 17 perusahan yang sudah 71 persen perkembangan komunikasinya. Kemudian 198 perusahaan yang eksis siap masuk ke Indonesia, tapi saya ingin mengatakan kalau ini cepat atau lambat tergantung aturan kita," ujarnya.

Bahlil juga menguraikan skema atau strategi untuk menarik investor luar negeri. Di mana, skema itu terbagi dalam empat tahap, pertama promosi, kedua, perizinan yang mudah, ketiga keuangan, keempat, konstruksi dan produksi.

"Kalau dulu kan kuatnya hanya dipromosi. Kalau sekarang kita bagi dalam empat tahapan, yaitu promosi, kedua kita kawal perizinannya, ketiga, sampai dengan finansial, konstruksi. Kalau konstruksi selesai kita juga kawal produksinya. Ini untuk memastikan saja," kata dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini