Biaya Jasa Platform Digital Mitra Prakerja Dibatasi 15%

Rina Anggraeni, Jurnalis · Sabtu 08 Agustus 2020 12:54 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 08 320 2258980 biaya-jasa-platform-digital-mitra-prakerja-dibatasi-15-jofpSJ0Ctp.jpeg Kartu Pra-Kerja (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah memastikan akan membatasi komisi atau biaya jasa dari mitra platform digital kepada lembaga pelatihan maksimal 15% dalam program Kartu Prakerja. Adapun, angka 15% dianggap sebagai angka yang lazim bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja Rudy Salahuddin menjelaskan, batas atas itu diterapkan akibat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan biaya tersebut.

Baca Juga: Ingin Lolos Verifikasi Kartu Prakerja? Jangan Coba-Coba Lakukan Ini

Batas atas 15% itu tercantum dalam aturan yang baru yakni Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) 11 Tahun 2020.Jadi di aturan sebelumnya memang kita hanya menegaskan bahwa hanya komisi yang wajar. Jadi kalimatnya seperti itu di aturan," kata Rudy dalam video yang diunggah Youtube Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sabtu (8/8/2020).

Dia melanjutkan biaya untuk jasa mitra kerja ini sempat dipertanyakan oleh baik KPK maupun kementerian lembaga lain yang terkait pengawasan program.

"Akhirnya kita sepakati di dalam tim kecil untuk mengatur batas atas komisi ini," katanya.

Baca Juga: Pengumuman! Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 4 Dibuka Pekan Depan

Dia menambahkan insentif kartu prakerja hanya diberikan jika penerima telah menyelesaikan pelatihan dan memberikan ulasan serta rating. Dengan kata lain, Kartu Prakerja tidak hanya memberikan choice (pilihan) namun juga voice (suara) kepada penerimanya.

“Di masa pandemi Covid-19, Kartu Prakerja juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial lewat insentif yang diperbesar jumlahnya agar dapat membantu meringankan biaya hidup masyarakat yang terdampak,” tandasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini