Jokowi Tak Ingin Kemiskinan dan Pengangguran Kian Banyak
JAKARTA - Menteri PPN / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021, pemerintah akan berupaya untuk menekan laju pertambahan kemiskinan. Meskipun, pemerintah memproyeksikan defisit APBN tahun depan di sekitar 5,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp971,2 triliun.
Suharso menambahkan, selama masa pandemi Covid-19 angka kemiskinan tumbuh signifikan, dan oleh sebab itu akan banyak di program tahun depan yang bersifat social caution untuk menghindari hal tersebut.
Baca Juga: Resmi! Bansos hingga Kartu Prakerja Diperpanjang, Anggarannya Rp419,3 Triliun
"Kita tetap akan menekan kemiskinan itu di satu digit dan juga tingkat pengangguran terbuka, mudah-mudahan bisa kita tekan dan memang angka sekarang sudah cukup besar terjadinya laju pertambahan pengangguran akibat dirumahkan atau di PHK pada tahun 2020," ujar Suharso dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8/2020).
Suharso menyebut, untuk menekan angka kemiskinan ini juga dibantu dengan adanya penambahan anggaran program padat karya tunai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp12 triliun dengan sekitar 700 ribu lapangan kerja.
"Jadi, telah disampaikan PUPR bahwa pertambahan anggaran juga dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan mengingat dengan tersedianya pekerjaan yang padat karya tunai di Kementerian PUPR atau Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kita harap lapangan kerja tercipta," ucapnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
