HUT Kemerdekaan ke-75, Pengusaha Beri Catatan Ekonomi Indonesia
JAKARTA - Para pelaku usaha yang tergabung Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai masih banyak catatan pada pemerintah mengenai perkembangan ekonomi Indonesia. Wakil Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan arti kemerdekaan Indonesia senantiasa diuji oleh tantangan-tantangan pada krisis kesehatan dan ekonomi . Adanya, Covid-19 ini membuat persaingan usaha, dagang dan investasi di level nasional dan global yang semakin ketat.
"Tujuan atas pembangunan yang berkelanjutan dan sensitif terhadap perubahan iklim, perkembangan teknologi yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh unskilled dan low skilled workers," kata Shinta, Senin (17/8/2020).
Baca Juga: Sambut Hari Kemerdekaan, RI Ekspor 2.000 Ton Aluminium
Dia melanjutkan tantangan ini perlu direspons dengan baik, bukan hanya secara teoritis, kampanye, propaganda atau bahkan kebijakan semata tetapi perlu dijadikan perubahan-perubahan yang konkrit di lapangan yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh para pelaku ekonomi nasional untuk maju dan menjadi lebih baik.
"Reformasi tersebut perlu dilakukan secara konsisten dan tegas agar Indonesia tidak hanya eksis sebagai bangsa yang besar dengan penduduk dan potensi ekonomi besar tetapi sebagai bangsa yang adaptif, kompetitif dan berdaya saing sehingga segala potensi ekonomi kita bisa dimaterialisasi bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Sambung dia, reformasi iklim usaha dan investasi nasional, reformasi birokrasi, reformasi skill tenaga kerja, reformasi untuk mempercepat adopsi teknologi dan memudahkan inovasi industri di Indonesia. Hal ini harus terus dilakukan secara konsisten dan tegas agar Indonesia secara konsisten muncul sebgai negara yang maju dan berdaya saing tinggi apa pun tantangan jaman yang muncul.
"Bangsa lain yang lebih cepat, lebih berani atau lebih konsisten mereformasi iklim usaha dan investasinya untuk menjadi lebih berdaya saing di pasar global," jelasnya.
Dia menambahkan pemerintah perlu melakukan pemerataan pendapatan agar dikedepankan dan dilakukan secara profesional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya terjadi secara agregat dari besaran. Tetapi terefleksikan pada pendapatan riil masyarakat di semua kalangan.
"Peran pemerintah sebagai penyelenggara dan pengelola jaminan sosial juga penting untuk dilakukan secara profesional dan transparan agar dalam masa krisis masyarakat Indonesia juga memiliki resilience yang tinggi karena social safety net nasional betul-betul berfungsi sebagai bantalan dan fall back position yang cukup menyokong kebutuhan masyarakat untuk bangkit kembali ketika dihantam krisis," jelasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
