Dapat Utang dari Sri Mulyani, Banyak Pejabat Daerah Beli Mobil

Rina Anggraeni, Jurnalis · Senin 24 Agustus 2020 17:50 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 24 20 2266702 dapat-utang-dari-sri-mulyani-banyak-pejabat-daerah-beli-mobil-GkOK7CyYVN.png Sri Mulyani di DPR (Foto: Sindonews/Rina)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menemukan adanya penggunaan dana pinjaman daerah yang diberikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Menkeu) telah menyepakati pinjaman uang untuk 8 daerah yang senilai Rp12,24 Triliun.

Baca Juga: Sri Mulyani Catat 8 Daerah Ajukan Pinjaman Rp12 Triliun 

Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hatari mengatakan telah menemukan beberapa pejabat di daerah yang menggunakan uang pinjaman pemerintah untuk membeli mobil pribadi.

"Atas nama Komisi XI ibu harus terus berlakukan protektif dan advokasi kepada badan usaha di bawah Kementerian Keuangan. Karena banyak hal yang terjadi di daerah, meminjam kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp500 miliar ternyata di dalam daftar untuk beli 50 unit kendaraan roda empat untuk masing-anggota DPR provinsi," kata Hatari di Gedung DPR, Senin (24/8/2020).

Baca Juga: Anggota DPR Nangis Minta Sri Mulyani Gercep Serap Anggaran PEN 

Dia melanjutkan langsung menunda anggaran pinjaman daerah. Hal ini agar dana itu tidak disalahgunakan. Adapun dana itu harus untuk memulihkan ekonomi Indonesia

"Begitu saya mendengar informasi itu waktu itu masih bu Emma (Dirut SMI) saya calling, tangguhkan itu. Jadi ini satu hal yang paling penting kita informasi pada rapat ini ibu harus selalu protektif dan advokasi paling tidak harus warning kepada mereka apa itu SMI paling tidak anggota Komisi XI di daerah peminjam itu harus tahu supaya kami ketika reses juga ikut memantau sejauh mana pemanfaatan pinjaman daerah itu," katanya.

Sebagai informasi, kedelapan daerah yang mendapatkan pinjaman adalah Provinsi DKI Jakarta yang mengusulkan pinjaman pada 23 Juli 2020 untuk peningkatan infrastruktur sebesar Rp4,46 triliun tahun ini dan Rp8,02 triliun untuk 2021 sehingga totalnya Rp12,48 triliun.

Kedua, Provinsi Jawa Barat yang mengusulkan pinjaman pada 23 Juli 2020 untuk peningkatan infrastruktur sebesar Rp1,9 triliun untuk tahun ini dan Rp2,09 triliun untuk 2021 sehingga totalnya adalah Rp4 triliun.

Ketiga, Provinsi Banten yang mengusulkan pinjaman pada 23 Juli 2020 untuk pembangunan infrastruktur dengan total Rp4,12 triliun. Tahun ini Rp802 miliar dan Rp3,31 triliun untuk 2021.

Keempat, Provinsi Gorontalo yang mengusulkan pinjaman pada 4 Agustus 2020 untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp30 miliar untuk tahun ini dan Rp 1,51 triliun untuk 2021.

Kelima, pada 6 Agustus Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan pinjaman Rp,2,95 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Tahun ini diharapkan cair Rp1,95 triliun dan tahun depan Rp1 triliun.

Keenam, Provinsi Sulawesi Utara yang mengusulkan pinjaman pada 10 Agustus 2020 untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp1,02 triliun.

Ketujuh adalah Kabupaten Probolinggo yang mengusulkan pinjaman pada 7 Agustus 2020 untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp9,38 miliar untuk tahun ini dan Rp129,19 miliar untuk 2021 sehingga totalnya adalah Rp138,5 miliar.

Lalu, Bogor yang mengusulkan pinjaman pada 7 Agustus 2020 untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp2,05 triliun untuk tahun ini.(dni)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini