Sri Mulyani Bocorkan 5 Kajian Reformasi Sistem Keuangan di Indonesia

Rina Anggraeni, Jurnalis · Sabtu 05 September 2020 11:12 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 05 320 2273010 sri-mulyani-bocorkan-5-kajian-reformasi-sistem-keuangan-di-indonesia-BGrJAveIkP.jpg Sri Mulyani (Foto: Dok Kemenkeu)

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan lima kajian reformasi sistem keuangan. Hal tersebut sebagai langkah penanganan permasalahan pada lembaga jasa maupun pasar keuangan agar dapat ditangani dengan lebih efektif dan dapat diandalkan (reliable).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan langkah ini bertujuan penguatan kerangka kerja stabilitas sistem keuangan agar langkah penanganan permasalahan pada lembaga jasa keuangan maupun pasar keuangan dapat ditangani dengan lebih efektif dan dapat diandalkan (reliable).

"Strategi ini juga sebagai bentuk mekanisme check and balance antarlembaga. Basis data dan informasi tersebut mendukung lembaga dalam melakukan analisis atau identifikasi potensi permasalahan di sektor jasa keuangan secara lebih akurat dan lebih dini," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (4/9/2020) malam.

Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan BI Ikut Pikul Beban Negara hingga 2022 

Adapun langkah pertama pertama adalah penguatan di sisi basis data dan informasi terintegrasi antar lembaga, termasuk koordinasi antar lembaga dalam pengkinian, rekonsiliasi, serta verifikasi secara lebih intens.

Kedua, apabila ditemukan indikasi permasalahan, akan dilakukan pemeriksaan dan evaluasi bersama yang akan menjadi dasar bagi lembaga untuk menentukan langkah antisipatif penanganan permasalahan berikutnya. Pemeriksaan dan evaluasi bersama tersebut dibarengi dengan penguatan koordinasi antarpengawas sektor keuangan untuk mengawasi dan melakukan penegakan peraturan yang bersifat koordinatif baik antarsektor maupun antarinstrumen.

Ketiga, penguatan juga dilakukan di sisi instrumen yang dapat digunakan oleh perbankan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sedang dikaji penyederhanaan persyaratan instrumen likuiditas bagi perbankan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Bank yang membutuhkan dukungan likuiditas, misalnya pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) dan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah (PLJPS) oleh Bank Indonesia sebagai lender of the last resort.

Keempat yakni peran LPS, dari sebelumnya sebatas fungsi loss minimizer menjadi risk minimizer. Dalam hal ini LPS dapat melakukan early intervention, termasuk dengan penempatan dana.

Kelima adalah peenguatan dari sisi pengambilan keputusan juga menjadi bagian dari bahan kajian, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat keyakinan bagi anggota KSSK dalam mengambil keputusan. Dengan penguatan tersebut diharapkan perangkat kebijakan dan instrumen yang dimiliki dapat dioptimalkan untuk mengantisipasi dan menangani permasalahan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini