7 Fakta 2,4 Juta Pekerja Gagal Dapat BLT Subsidi, Nomor 3 Salah HRD?
JAKARTA - Masih ada saja pekerja yang belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji Rp600.000. Meskipun saat ini bantuan subsidi gaji sudah masuk tahap 5.
Selain masih menunggu pencairan, terdapat juga 2,4 juta pekerja yang gagal mendapatkan BLT subsidi gaji Rp600.000 karena tidak memenuhi syarat.
BPJS Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 12,4 juta pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji Rp600.000 per bulan. Dari data ini telah disalurkan bantuan kepada 10,7 juta penerima atau 92,48% .
Baca Juga: 2,4 Juta Pekerja Gagal Terima BLT Subsidi Gaji Rp600.000/Bulan, Ini Penyebabnya
Sementara yang masih dalam proses pengiriman dari perbankan penyalur adalah sebanyak 745.669 pekerja. Seluruh proses ini dimulai sejak tanggal 24 Agustus 2020.
Berikut sejumlah fakta soal pekerja gagal mendapatkan BLT subsidi gaji seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Minggu (4/10/2020):
1. 2,4 Juta Pekerja Tak Lolos Validasi
Direktur BPJS Ketenagakerjaan Agus Sutanto mengatakan sejak awal pihaknya hanya menerima 14,8 juta rekening penerima yang harus divalidasi sebelum diberikan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk dicairkan.
Usai divalidasi, hanya ada 12,4 juta rekening pekerja yang tervalidasi, atau tepatnya 12.418.588 rekening. Dia menyebutkan ada 2,4 juta rekening yang tidak bisa diteruskan ke Kemnaker, karena tidak lolos validasi.
"Rekening yang masuk ke kami ada 14,8 juta semenjak dikasih amanah yang targetnya 15,7 juta. Dari rekening itu kita validasi berlapis, mulai dari perbankan, hingga penyesuaian kriteria penerima. Dari jumlah itu hanya ada 12,4 juta rekening yang valid, artinya ada 2,4 juta tak valid," kata Agus dalam video virtual, Kamis (1/10/2020)
2. Penyebab Gagal Dapat BLT
Direktur BPJS Ketenagakerjaan Agus Sutanto menambahkan, dari 2,4 juta rekening yang tidak lolos validasi, 1,8 juta di antaranya tidak memenuhi kriteria penerima bantuan subsidi gaji.
"Dari 2,4 juta, 75% tak sesuai kriteria Permenaker. Misalnya, upahnya di atas Rp5 juta, kemudian kepesertaannya baru tercatat setelah bulan Juni, totalnya ada 1,8 juta," ungkap Agus.
