UMP 2021 Naik atau Turun? Ini Penjelasan Kemnaker

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 19 Oktober 2020 18:05 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 19 320 2296157 ump-2021-naik-atau-turun-ini-penjelasan-kemnaker-2def5jABFK.jpeg Rupiah (Okezone)

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan masih belum memutuskan untuk penetapan Upah Minimum untuk tahun depan. Sebab saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan untuk penetapan UMP tahun depan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jaminan Sosial) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang, mengatakan pemerintah tetap mendengarkan aspirasi seluruh pihak terkait formulasi dan rekomendasi kebijakan pengupahan yang terbaik. Salah satunya adalah dengan memperhatikan situasi pandemi covid-19

 Baca juga: Buruh Minta UMP 2021 Tetap Naik 8% meski Ekonomi Minus

Menurutnya, pandemi covid-19 ini menyebabkan perlambatan ekonomi hampir di semua sektor. Maka perubahan komponen dan jenis kebutuhan hidup layak (KHL) yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan hendaknya memperhatikan perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan berusaha.

"Masa peninjauan KHL saat ini berbarengan dengan pandemi Covid-19 dan berdampak terhadap ekonomi, bukanlah kondisi yang diinginkan oleh semua pihak. Namun, dalam kondisi saat ini, pemerintah masih terus mendengar seluruh pihak terkait formulasi kebijakan pengupahan yang terbaik di masa pandemi Covid-19," ujarnya melalu keterangan tertulis, Senin (19/10/2020).

 Baca juga: Pengumuman! UMP 2021 Bisa Turun

Haiyani menjelaskan dari sudut pekerja/buruh, kondisi pandemi Covid-19 berdampak penurunan penghasilan yang diterima. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya.

Sementara itu, disisi lain pandemi covid-19 juga berdampak bagi pengusaha yang mengalami kesulitan. Sebab adanya penurunan permintaan dan terbatasnya bahan baku sehingga berdampak pada kelangsungan usahanya.

Oleh karena itu lanjut Haiyani, pihaknya pihaknya menggelar dialog Dewan Pengupahan se-Indonesia tentang hasil peninjauan komponen dan jenis KHL di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang tidak diharapkan.

Haiyani Rumondang menjelaskan sesuai Pasal 43 Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) mengamanatkan peninjauan Komponen dan Jenis KHL dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melalui penetapan Menaker dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

Dari hasil kajian Depenas telah menyelesaikan kajian peninjauan Komponen dan Jenis KHL pada bulan Oktober 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Permenaker No. 21 Tahun 2016.

Ditegaskan Haiyani Rumondang, PP Pengupahan juga telah mengamanatkan penggunaan data BPS atau informasi harga dari berbagai survei yang dilakukan BPS dalam menghitung nilai KHL hasil peninjauan. Untuk selanjutnya perhitungan Nilai KHL akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah guna penetapan Upah Minimum tahun 2021.

"Karena itu, diperlukan pemahaman seluruh pihak terhadap kondisi yang terjadi agar terjalinnya sinergitas seluruh pihak sehingga kita dapat melewati masa sulit ini dengan baik," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini