Punya Potensi Besar, Kok RI Masih Rajin Impor Produk Halal?

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 20 Oktober 2020 15:00 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 20 320 2296630 punya-potensi-besar-kok-ri-masih-rajin-impor-produk-halal-RPHQstfNyz.jpg Potensi Industri Halal di Indonesia. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Industri halal Indonesia memiliki potensi sangat besar. Sebab, Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsumen produk halal terbesar di dunia.

Pada 2018, Indonesia membelanjakan UDD214 miliar atau sekitar Rp3.150 triliun (mengacu kurs Rp14.700 per USD). Angka tersebut mencakup 10% dari pangsa pasar produk halal dunia.

Baca Juga: Begini Cara Dorong Industri Halal Nasional Mendunia

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, gaya hidup halal di seluruh dunia mengalami perkembangan pesat tak terkecuali di Indonesia. Apalagi jumlah penduduk Indonesia menjadi salah satu yang terbanyak di Dunia.

"Dalam data dari State and Global Islamic Economy Report 2019-2020 bahwa gaya hidup muslim meningkat dr USD2,2 triliun di 2018, dan diproyeksi menjadi USD3,2 triliun di 2024," ujarnya dalam acara peresmian program pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen halal bagi UMKM secara virtual, Selasa (20/10/2020).

Namun, kata Airlangga, besarnya potensi ini kurang dimanfaatkan para pelaku usaha di dalam negeri. Karena masih banyak produk halal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia.

Oleh karena itu. perlu ada peningkatan produksi produk halal dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga angka impor produk halal dari luar negeri bisa ditekan.

"Namun peningkatan tersebut tentunya dipengaruhi oleh tingginya impor Indonesia terhadap produk-produk halal," ucapnya.

Baca Juga: PR Pelaku UMKM Go Global, Sertifikasi Halal hingga Digitalisasi

Salah satu cara pemerintah dengan melakukan peningkatan produksi produk halal. Karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah menggratiskan biaya sertifikasi produk halal.

"Komitmen pemerintah juga diwujudkan dengan penyederhanaan, percepatan proses perizinan, biaya sertifikasi halal UMKM yang dibiayai pemerintah, dan juga produk-produk tertentu yang ditentukan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)," jelasnya

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini