UMKM Dapat Diskon, Biaya Merchant QRIS 0%
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) telah memperpanjang pemberian diskon bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS
“Jadi biaya yang harus dibayarkan oleh merchant yang menggunakan QRIS, menjadi 0% untuk merchant mikro, yang tadinya sampai September kita perpanjang sampai Desember 2020 sesuai kesepakatan dengan ASMI,” kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta, Jakarta, Selasa (27/10/2020).
Baca Juga: Ubah Mindset! Saatnya Bangga Beli Produk UMKN
BI mencatat sudah 5 juta UMKM menggunakan sistem pembayaran dengan). Hal tersebut merupakan salah satu upaya membangkitkan UMKM melalui platform digital atau go online.
Digitalisasi bisa mengakselerasi perekonomian yang terkoreksi akibat pandemi. BI mendukung digitalisasi pembayaran UMKM dengan meluncurkan QR Code Indonesia Standard (QRIS), telah mencatatkan kenaikan UMKM pemakai QR Code.
“Sampai saat ini sudah mencapai 5 juta lebih merchant UMKM yang tercatat QRIS,” ujarnya.
QRIS bertujuan agar pembayaran digital jadi lebih mudah bagi masyarakat dan dapat diawasi oleh regulator dari satu pintu. Karena telah berstandar, QRIS dapat digunakan lintas platform. Sebagai gambaran, A pengguna GoPay, lalu B punya OVO, C punya DANA, dan D punya LinkAja. Jadi UMKM bisa bertransaksi pada merchant yang melayani pembayaran nontunai dengan QRIS.
Baca Juga: Produk Lokal Belum Terserap, Jokowi 'Sentil' Teten
“Yang utamanya lagi sumber dana yang bisa digunakan melalui kanal QRID ini macam-macam, bisa dari tabungan, dari kartu debet, uang elektronik, kartu kredit,” tambah Filianingsih.
Bank Indonesia juga telah memperpanjang pemberian diskon bagi UMKM yang menggunakan QRIS.
“Jadi biaya yang harus dibayarkan oleh Merchant yang menggunakan QRIS, menjadi 0% untuk merchant mikro, yang tadinya sampai September kita perpanjang sampai Desember 2020 sesuai kesepakatan dengan ASMI,” kata Filia.
Untuk mengimbangi masifnya pembayaran non-tunai, kata Filia, Bank Indonesia jugah memitigasi risiko, dengan mengeluarkan blue print sistem pembayaran Indonesia 2025.
“Blue print ini esensinya, kita ingin menciptakan ekosistem yang sehat bagi ekonomi keuangan digital, ada tiga esensi kebijakan (di dalamnya),” lanjut Filia.
Ketiga esensi kebijakan itu mencakup restrukturisasi industri sistem pembayaran, membangun infrastruktur sistem pembayaran yang bisa saling bekerja sama dan terhubung, serta membangun pencatatan dan pendataan yang bisa diakses semua orang.
(Feby Novalius)
