Industri Pariwisata Minta Anies Cabut PSBB Transisi

Michelle Natalia, Jurnalis · Senin 16 November 2020 18:28 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 16 320 2310560 buntut-pernikahan-putri-habib-rizieq-pengusaha-minta-psbb-dicabut-QU2PkoAiPq.jpeg Waspada Virus Corona. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Menyikapi kondisi usaha yang semakin buruk, Visit Wonderful Indonesia (VIWI) Board sebagai himpunan dari 18 asosiasi industri pariwisata nasional mengambil sikap dengan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar mencabut PSBB Transisi di DKI Jakarta, serta tidak diberlakukannya pembatasan pengunjung dan jam operasional usaha.

Baca Juga: Anies Dipanggil Polda, Ini Respons Wagub DKI

"Sektor usaha selama ini telah taat, patuh dan siap dengan protokol kesehatan New Normal, semestinya sebagai sektor yang memberikan kontribusi kepada pemerintah melalui pajak dapat diberikan pelonggaran untuk berusaha," ujar Ketua Penggerak VIWI Board Hariyadi B. Sukamdani dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin(16/11/2020).

Selain itu, VIWI Board juga meminta agar Anies tidak lagi memberlakukan PSBB. VIWI Board juga menyatakan bahwa asosiasi-asosiasi yang tergabung di dalam VIWI Board berkomitmen untuk menjalankan protokol Kesehatan 3M (Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak) demi kesehatan masyarakat.

 

"Seperti yang telah diketahui, sektor usaha pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak akibat pandemi, karena larangan bepergian, berkumpul, dan melakukan aktivitas besar," ungkapnya.

Larangan ini tentunya efektif bila semua pihak menyadari pentingnya melakukan protokol kesehatan secara disiplin, serta dilakukannya law enforcement yang tegas agar tidak terjadi peningkatan kasus akibat pembiaran masyarakat yang bebas melakukan aktivitas besar.

“Kami dari sektor usaha telah siap dengan protokol kesehatan sesuai aturan kesehatan dan industri. Mulai dari hotel, restoran, mall, taman hiburan, transportasi darat, penerbangan, tour operator, dan travel agent semuanya telah siap. Kami antisipasi segala hal yang memungkinkan terjadinya penyebaran Covid-19” tegas Hariyadi.

Dia mengatakan, walaupun tidak semua provinsi, kota, kabupaten di Indonesia menerapkan PSBB, namun DKI Jakarta tetap menjadi parameter ekonomi nasional.

"Ini dirasakan oleh anggota-anggota kami di beragam provinsi di Indonesia, oleh karenanya kami menganggap PSBB apapun bentuknya sudah berakhir secara de facto," pungkas Hariyadi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini