Sindir Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Lamban, Jokowi: Ngerjainnya Kapan?

Fadel Prayoga, Jurnalis · Rabu 18 November 2020 11:15 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 18 320 2311517 sindir-proses-pengadaan-barang-dan-jasa-yang-lamban-jokowi-ngerjainnya-kapan-GB8NbKkyM1.jpg Presiden Joko Widodo. (Foto: Okezone.com/Setkab)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan proses pengadaan barang dan jasa yang masih minim. Apalagi melihat sisa waktu tahun ini yang tinggal satu bulan.

"Tadi Ketua LKPP (Roni Dwi Susanto) sampaikan. Ini November sudah tanggal 18, masih ada yang masih untuk proses konstruksi itu Rp40 triliun. Terus ngerjainnya kapan?" tanya Presiden, dalam Peresmian Pembukaan Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Rabu (18/11/2020).

Baca Juga: Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Belum Sampai 50%

Menurut Presiden, dibutuhkan suatu perubahan fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang ada saat ini. Apalagi sekarang, tinggal satu bulan dan 22 Desember sudah tutup memasuki libur panjang akhir tahun.

"Perubahan fundamental bukan cuma cepat dan transparan tapi meningkatkan nilai manfaat yang sebesar-besarnya pada rakyat. Karena itu LKPP harus banyak terobosan terutama memanfaatkan teknologi super modern," ujarnya.

Baca Juga: Buka Rakornas Pengadaan Barang, Jokowi: Kita Harus Turunkan Defisit Neraca Dagang

Sementara itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat pengadaan barang dan jasa tahun ini belum mencapai 50%. Hal ini diungkapkan dalam acara peresmian pembukaan Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.

"Dari total nilai barang dan jasa 2020 sebesar Rp1.027 triliun, namun harus kami laporkan bahwa realisasinya sampai 9 November 2020 kurang dari 50%," ujar, Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto, Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Baca Juga: 

Dari Rp289,34 triliun yang diumumkan sebagai pagu e-tendering, yang sudahs elesai tender Rp228,8 triliun dan masih berproses Rp60,5 triliun. Namun seperti tahun lalu yang masih proses, termasuk kontruksi Rp48 triliun.

"Rendahnya serapan belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah berdampak pada layanan publikdan pada akhirnya menghambat pemerataaan ekonomi," tuturnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini