5 Fakta Pengadaan Barang dan Jasa yang Bikin Jokowi Kesal

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin 23 November 2020 08:37 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 22 320 2313972 5-fakta-pengadaan-barang-dan-jasa-yang-bikin-jokowi-kesal-3ser6RQ51r.jpg Presiden Joko Widodo. (Foto: Okezone.com/Setkab)

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) geram dengan kinerja dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dinilainya masih amat lamban. Padahal, kini sudah menjelang akhir tahun, hingga membuat realisasi anggaran kementerian dan daerah masih banyak yang belum terserap.

Terkait hal itu, Okezone sudah merangkum beberapa fakta, Jakarta, Senin (23/11/2020).

1. Jokowi Soroti Pengadan Barang

Dia menyebut bahwa waktu yang tersisa untuk belanja saat ini kurang dari sebulan. Dia menyoroti masih ada sektor yang belum melakukan pengadaan.

“Tadi pak LKPP menyampaikan ini bulan November, sudah tanggal 18 November. Masih ada yang untuk proses konstruksi masih dalam proses Rp40 triliun. Terus mengerjakannya kapan? Pengerjaannya kapan? Tinggal sebulan. Ingat tanggal 22 sudah tutup masuk libur panjang akhir tahun,” ujarnya saat membuka Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Kepala Negara Minta Anggaran Konstruksi Tak Dianggarkan

Jokowi mengatakan anggaran konstruksi jangan terlalu cepat dibelanjakan di akhir tahun. Dirinya mengatakan, jika dibelanjakan sekarang dan langsung dikerjakan maka bangunannya bisa saja ambruk.

“November masih Rp40 triliun dan itu adalah konstruksi. Terus nanti kalau misalnya jadi, barangnya kayak apa? Kalau bangunan ya ambruk. Kalau jembatan ya ambruk. Hanya berapa bulan. Jangan sampai sekali lagi diulang-ulang semuanya menumpuk di akhir tahun,” tegasnya.

3. Situasi Krisis, Dibutuhkan Percepatan

Dia menekankan bahwa di dalam situasi krisis seperti sekarang ini yang dibutuhkan adalah kecepatan dalam realisasi belanja pemerintah. Pasalnya belanja pemerintahlah yang mendorong permintaan.

“Meningkatkan konsumsi masyarakat yang selanjutnya menggerakan produksi dan tentu saja kita harapkan ekonomi akan tumbuh kembali,” kata dia.

4. Jokowi Ingatkan untuk Tak Manfaatkan Kondisi Darurat untuk Korupsi

Dia mengakui masih ada kekhawatiran di kalangan pejabat soal pengadaan barang dan jasa. Maka dari itu, payung hukum mulai dari PP, Perpres, hingga Peraturan Menteri semua sudah ada.

Bahkan, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga sudah menyiapkan peraturan pengadaan barang dan jasa di situasi darurat.

"Jadi kalau masih ragu, saya sudah perintahkan kepada Kepala LKPP, Jaksa Agung, Kapolri, dan pihak terkait untuk memberikan pendampingan-pendampingan. Maka dengan proteksi seperti itu, para pejabat diharapkan amanah dan berani melakukan demi kepentingan masyarakat, dengan niat baik tentunya, jangan sampai niat korupsi," ungkap Jokowi.

5. Ini Penjelasan Bos LKPP

LKPP berupaya membentuk sumber daya manusia (SDM) pengadaan barang/jasa yang kompeten dan profesional serta kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang unggul dan modern.

Keberadaan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (JF PPBJ) sebagai pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pengadaan menjadi lebih profesional.

"Namun, sampai saat ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda) atau K/L/PD yang belum memiliki JF PBJ sebanyak 420. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah JF PPBJ masih sangat sedikit, sedangkan kebutuhan jabatan fungsional pengadaan sendiri diperkirakan mencapai 12.500 personil," ujar Kepala LKPP Roni Dwi Susanto dalam Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa 2020.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini