Utang Dikritik, Sri Mulyani: Masyarakat Perlu Tahu Kadang Dapat Info Tak Sesuai
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan soal utang pemerintah yang akhir ini sering menjadi perbincangan. Hal ini, membalas cuitan ekonom senior Rizal Ramli yang menyebut pemerintah harus menanggung bunga utang yang semakin mahal. Akibatnya utang harus dibayar dengan cara berutang lagi.
Untuk itu, Sri Mulyani meminta kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman untuk menyampaikan update pengelolaan utang secara berkala. Hal ini juga sebagai transparansi dari pemerintah.
Baca juga: Utang Indonesia Naik 35% PDB, Sri Mulyani: Kita Harus Waspada
"Itu mungkin Pak Luky harus setiap minggu di-update supaya orang enggak lupa. Sampaikan saja, karena itu yang menjadi kadang-kadang masyarakat perlu untuk tahu supaya mereka tidak mendapatkan info dari komentar-komentar yang tidak sesuai dengan sebetulnya rencana pemerintah yang sudah sangat transparan," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (23/11/2020).
Menurut dia, masalah utang pemerintah diatur dalam Perpres 72 Tahun 2020 tentang perubahan postur APBN.
Baca juga: Utang Indonesia Membengkak saat Pandemi, Sri Mulyani: Luar Biasa
" Perpres 72, waktu anggaran APBN 2020 dengan estimasi defisit sekian, itu pembiayaannya adalah dari SBN, pinjaman, ada yang bilateral maupun multilateral," bebernya.
