KPK Harus Usut Perusahaan Lain Penerima Izin Ekspor Lobster

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Kamis 26 November 2020 13:57 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 26 320 2316632 kpk-harus-usut-perusahaan-lain-penerima-izin-ekspor-lobster-pAnyXXgVed.jpg Lobster (Foto: Okezone)

Susan menyebut Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pernah mengingatkan dalam kebijakan pemberian izin ekspor lobster ini terdapat banyak potensi kecurangan. Bahkan, ORI menyebut bahwa izin ekspor benih lobster itu bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

“Sayangnya, Edhy Prabowo tidak mendengarkan penilaian tersebut,” ujar Susan, Jakarta, Kamis, (26/7/2020).

KIARA mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan dan pengusutan lebih dalam kepada sejumlah perusahaan yang telah melakukan ekspor benih lobster berdasarkan izin yang telah diberikan oleh Edhy.

Dalam catatan mereka, setidaknya ada sembilan perusahaan yang telah melakukan ekspor benih lobster per Juli 2020, yaitu CV Setia Widara, UD Samudera Jaya, CV Nusantara Berseri, PT Aquatic SSLautan Rejeki, PT Royal Samudera Nusantara, PT Indotama Putra Wahana, PT Tania Asia Marina, PT Indotama Putra Wahana, dan PT Nusa Tenggara budidaya.

Susan mempertanyakan, jika PT Dua Putra Perkasa Pratama telah terbukti memberikan suap kepada Edhy sebanyak USD100.000 Serikat atau setara Rp 1,41 miliar.

"Maka bagaimana dengan sembilan perusahaan lain yang telah melakukan ekspor benih lobster? Apakah mereka tidak melakukan hal yang sama?” tanya dia.

Dia menilai, jika kesembilan perusahaan praktik gratifikasi dengan nominal yang sama kepada Edhy, maka setidaknya Edhy telah menerima uang lebih dari Rp10 miliar.

Bagi Susan, mekanisme pemberian izin ekspor bagi 9 perusahaan ini, wajib diselidiki terus oleh KPK. “KPK jangan hanya berhenti pada kasus ini. Perlu pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut supaya kasus ini terang benderang dan publik memahami betul duduk perkaranya,” katanya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini