KPK Harus Usut Perusahaan Lain Penerima Izin Ekspor Lobster

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Kamis 26 November 2020 13:57 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 26 320 2316632 kpk-harus-usut-perusahaan-lain-penerima-izin-ekspor-lobster-pAnyXXgVed.jpg Lobster (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo sebagai tersangka dugaan suap ekspor benih lobster. Selain Edhy, ada enam orang lainnya yang turut ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah Staf Khusus Edhy Prabowo Safri Muis, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, Stafsus Edhy Andreau Pribadi Misanta dan Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito.

Baca Juga: 2 Jenis Benih Lobster Diekspor Edhy Prabowo Buat Nelayan Rugi Besar

Berdasarkan laporan KPK, Edhy Prabowo menerima suap dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama, Suharjito. Tujuannya agar perusahaan Suharjito ditetapkan sebagai eksportir benih lobster melalui forwarder, PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Perusahaan ini merupakan satu-satunya forwarder ekspor benih lobster yang sudah disepakati dan dapat restu dari Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP. Sehingga, sejumlah perusahaan eksportir benih lobster harus menggunakan jasa PT ACK dengan tarif Rp1.800 per benih.

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Sedih Benih Lobster Diekspor, Hilang Dibawa ke Vietnam

Perusahaan-perusahaan yang berminat kemudian mentransfer uang kepada PT ACK dengan total Rp9,8 miliar. Uang tersebutlah yang diduga kuat dijadikan suap untuk Edhy Prabowo. Berdasarkan temuan KPK, Edhy menerima Rp3,4 miliar dari PT ACK beserta USD100 ribu atau setara Rp1,41 miliar dari Suharjito. Sehingga, total yang dia terima sebesar Rp4,8 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati mengapresiasi langkah-langkah cepat yang diambil oleh KPK dalam merespons kasus ini. Selain itu, dia menyebutkan bahwa pemberian izin ekspor benih lobster syarat dengan masalah sejak awal, khususnya ketiadaan transparansi dan akuntabilitas.

Susan menyebut Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pernah mengingatkan dalam kebijakan pemberian izin ekspor lobster ini terdapat banyak potensi kecurangan. Bahkan, ORI menyebut bahwa izin ekspor benih lobster itu bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

“Sayangnya, Edhy Prabowo tidak mendengarkan penilaian tersebut,” ujar Susan, Jakarta, Kamis, (26/7/2020).

KIARA mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan dan pengusutan lebih dalam kepada sejumlah perusahaan yang telah melakukan ekspor benih lobster berdasarkan izin yang telah diberikan oleh Edhy.

Dalam catatan mereka, setidaknya ada sembilan perusahaan yang telah melakukan ekspor benih lobster per Juli 2020, yaitu CV Setia Widara, UD Samudera Jaya, CV Nusantara Berseri, PT Aquatic SSLautan Rejeki, PT Royal Samudera Nusantara, PT Indotama Putra Wahana, PT Tania Asia Marina, PT Indotama Putra Wahana, dan PT Nusa Tenggara budidaya.

Susan mempertanyakan, jika PT Dua Putra Perkasa Pratama telah terbukti memberikan suap kepada Edhy sebanyak USD100.000 Serikat atau setara Rp 1,41 miliar.

"Maka bagaimana dengan sembilan perusahaan lain yang telah melakukan ekspor benih lobster? Apakah mereka tidak melakukan hal yang sama?” tanya dia.

Dia menilai, jika kesembilan perusahaan praktik gratifikasi dengan nominal yang sama kepada Edhy, maka setidaknya Edhy telah menerima uang lebih dari Rp10 miliar.

Bagi Susan, mekanisme pemberian izin ekspor bagi 9 perusahaan ini, wajib diselidiki terus oleh KPK. “KPK jangan hanya berhenti pada kasus ini. Perlu pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut supaya kasus ini terang benderang dan publik memahami betul duduk perkaranya,” katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini