Share

Edhy Prabowo Terjerat Korupsi Ekspor Benih Lobster, BPK-BPKP Bisa Apa?

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Selasa 01 Desember 2020 14:22 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 01 320 2319506 edhy-prabowo-terjerat-korupsi-ekspor-benih-lobster-bpk-bpkp-bisa-apa-r7xBZ0LEkk.jpg Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merespons kasus dugaan suap ekspor benih lobster yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Edhy Prabowo di luar dari kontrol BPKP. Meski salah satu tugas BPKP, mencegah terjadinya praktik korupsi di Kementerian dan Lembaga (K/L) dengan menjaga aset negara agar tetap aman dengan pola melakukan audit secara internal.

Baca Juga: Terbukti Monopoli, Eksportir Benih Lobster Bisa Kena Denda Rp1 Miliar

Namun ada aspek lain yang menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga lainnya. Tugas internal audit itu sebenarnya memberikan insurance dan keyakinan memadai bahwa semua tujuan organisasi itu bisa tercapai. Bahwa laporan keuangan itu baik, semua aset aman, dan semua peraturan itu bisa ditaati. Itu tujuan dari pada internal auditor.

"Jadi kami mengawal semua organisasinya mematuhi tujuan utama tadi. Kami menjaga agar tidak ada lagi praktik korupsi dan mencegah terjadinya korupsi, tapi inikan tidak gampang, banyak hal lain yang diluar dari kontrol luar organisasi (BPKP)," ujar Ateh saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Senada dengan Ateh, Kepala BPK Agung Firman Sampurna mengutarakan, persoalan yang terjadi di KKP sudah masuk dalam ranah penegakan hukum. Dengan kata lain, kasus suap BBL menjadi tanggung jawab KPK. Namun, untuk tersangka harus diterapkan asas praduga tidak bersalah.

"Sehingga di kami (BPK) itu tidak ada salah ini, salah itu, belum tahu kita sampai ke situ," kata dia.

Baca Juga: KPPU Cium Indikasi Monopoli Pengiriman Ekspor Benih Lobster

Terkait dengan aspek korupsi, dia menilai, ada hal yang harus dipahami secara kolektif. Hal ini berkaitan dengan definisi korupsi yang dipahami saat ini. Dalam pemahaman para auditor, definisi yang digunakan adalah fraud atau tidakkan kecurangan. Dan korupsi itu bagian kecil dari fraud. Namun, di Indonesia dibalik, semua nya dinilai korupsi baik pada istilah gratifikasi maupun hal-hal yang terkait dengan tata kelola keuangan.

Yang menjadi perhatian dari para pemeriksa atau auditor baik internal maupun eksternal, utamanya adalah terkait dengan tata kelola. Misalnya, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya.

Dia bilang ruang pemahaman itu cenderung tertutup yang berkaitan dengan perilaku yang tidak berhubungan langsung dengan tata kelolah.

"Sebagai contoh adalah penerima gratifikasi, karena yang kita sampaikan ini adalah aspek governmentship itu masuk di dalam laporan keuangan, berapa diterima, berapa keluar, dan berapa seharusnya, aturannya seperti apa?," katanya.

Dengan begitu, korupsi memiliki dua level yakni korupsi tata kelolah yang terkait dengan kerugian negara dan korupsi yang tidak ada hubungannya dengan Kerugian negara. Kasus suap yang tidak berhubungan dengan kerugian negara, maka tidak dimasukan di dalam list atau daftar BPK.

"Maka dalam tahapannya kita menjadi tiga bagian, pertama orangnya terkait dengan kompetensi dan integritas, kedua sistemnya ini terkait dengan tata kelola, tetapi orang dan sistem aja tidak cukup, maka perlu yang ketiga. Bagian yang ketiga ini bagian yang memperluas, ini yang kita sebut dengan gerakan pembudayaan," ujar Agung.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini