Kini Kementerian Lembaga Boleh Kelola Piutang di Bawah Rp8 Juta

Rina Anggraeni, Jurnalis · Jum'at 04 Desember 2020 13:52 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 04 320 2321604 kini-kementerian-lembaga-boleh-kelola-piutang-di-bawah-rp8-juta-Gq8yYLIXYC.jpg Kemenkeu (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain DJKN Lukman Effendi mengatakan, tidak hanya sebatas mengenai Pengurusan Piutang Negara pada PUPN, ruang lingkup PMK 163/2020 juga meliputi Pengelolaan Piutang Negara pada K/L, yaitu kegiatan penatausahaan, penagihan, penyerahan dan pengurusan oleh PUPN, penyelesaian, serta pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban.

"Jadi nanti katakanlah untuk piutang Rp8 juta ke bawah tidak perlu disampaikan ke PUPN, mereka selesaikan dulu di K/L dan akan kita sosialisasikan dulu ke K/L nya secara menyeluruh dan pelaporan kita berharap mulai 1 Januari sudah mulai ter-collect," jelas Lukman dalam video virtual, Jumat (4/12/2020).

Baca Juga: Piutang Negara Capai Rp297,9 Triliun, Dari Mana Saja? 

Lukman menambahkan, K/L mempunyai kewenangan untuk mengelola piutang negara yang besarannya di bawah Rp8 juta, tidak memiliki barang jaminan, tidak ada dokumen yang membuktikan adanya dan besarnya piutang, serta piutang yang sengketa di Pengadilan Negeri, dan piutang yang dikembalikan atau ditolak oleh PUPN.

"Diterbitkannya PMK 163/2020, bermaksud untuk meningkatkan kinerja PUPN dalam mengurus piutang negara yang memiliki jumlah signifikan, dengan memaksimalkan berbagai upaya dalam pendekatan eksekusi ataupun non-eksekusi yang menjadi tugas dan kewenangan PUPN," tandasnya.

Rupiah Melemah di Angka Rp14.777/USD

(dni)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini