Pernyataan Lengkap Luhut Larang Kerumunan saat Libur Natal dan Tahun Baru

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 15 Desember 2020 11:04 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 15 320 2327868 pernyataan-lengkap-luhut-larang-kerumunan-saat-libur-natal-dan-tahun-baru-0SuA2m9dDQ.jpg Menko Luhut (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah mengeluarkan aturan baru untuk penanganan covid-19 di libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini untuk mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19 yang terus naik pasca libur Natal dan Tahun Baru 2021.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah memutuskan untuk melarang kerumunan dan perayaan tahun baru di tempat umum. Alasan yang mendasari keluarnya kebijakan tersebut adalah peningkatan kasus secara signifikan yang masih terus terjadi pasca libur dan cuti bersama pada akhir Oktober.

“Jumlah angka positif dan angka kematian terus meningkat pasca libur di 8 dan 20 provinsi, setelah sebelumnya trennya menurun,” ujar Menko Luhut dalam keterangannya, Selasa (15/12/2020).

Baca Juga: Menko Luhut Larang Kerumunan saat Libur Natal dan Tahun Baru 

 

Dari provinsi-provinsi tersebut, Menko Luhut menggarisbawahi beberapa daerah yang angka kasusnya mengalami kenaikan. Seperti tren kenaikan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali dan Kalimantan Selatan.

“Implementasi pengetatan ini dapat dimulai pada tanggal 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021,” ucapnya

 

Oleh karena itu, Menko Luhut meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home) hingga 75%. Di samping itu juga kebijakan pembatasan jam operasional dibatasi kembali hingga pukul 19.00.

“Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19:00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mall, dan tempat hiburan,” kata Menko Luhut.

Agar kebijakan tersebut tidak membebani penyewa tempat usaha di mall, Menko Luhut meminta kepada pemilik pusat perbelanjaan melalui Gubernur DKI Jakarta agar memberikan keringanan rental dan service charge kepada para tenant (penyewa).

“Skema keringanan penyewaan dan service charge (biaya layanan) agar disetujui bersama antar pusat perbelanjaan dan tenant. Contoh di antaranya prorate, bagi hasil, atau skema lainnya,” jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini