Lebih jauh, PPP merupakan program prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT. Keputusan ini ditetapkan dalam rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU(Komite TPPU), yang dipimpin oleh Menko Polhukam selaku Ketua Komite TPPU.
Pembentukan PPP merupakan puncak kerja strategis PPATK di tahun 2020, setelah sebelumnya meluncurkan Financial Integrity Rating (FIR) dan membangun basis data Politically Exposed Persons (PEP).Kegiatan peluncuran PPP turut dihadiri oleh Deputy CEO Australian Transaction Report and Analysis Center (AUSTRAC), Chris Collet, dan sejumlah narasumber antara lain Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode Muhammad Syarif, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2003-2007, Amien Sunaryadi, dan Kepala PPATK periode 2002-2011,Yunus Husein.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)