Share

Kaleidoskop 2020: Polemik Prakerja, Mundurnya Stafsus Jokowi hingga BLT Subsidi Gaji di Tengah Resesi Ekonomi

Feby Novalius, Okezone · Rabu 23 Desember 2020 09:08 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 22 320 2332348 kaleidoskop-2020-polemik-prakerja-mundurnya-stafsus-jokowi-hingga-blt-subsidi-gaji-di-tengah-resesi-ekonomi-YLWz6Jq54o.jpg Polemik Kartu Pra-Kerja Melibatkan Ruangguru. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pandemi virus corona mengubah tujuan penggunaan uang negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Fokus APBN diutamakan untuk kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam PEN, pemerintah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk membantu para pekerja yang terdampak virus corona. Bagi yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendapat Kartu Prakerja, sedangkan pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa subsidi gaji.

Program Kartu Prakerja anggarannya ditambah Rp10 triliun, sehingga alokasinya menjadi Rp20 triliun. Di sini pekerja yang terkena PHK atau kehilangan pekerjaan mendapat nilai manfaat Rp650.000 sampai Rp1 juta per bulan. Hal tersebut diberikan kepada 5,6 juta peserta.

Baca Juga: Kesal BLT Subsidi Gaji Tak Cair, Netizen Kirim Surat ke Jokowi

Sedangkan BLT subsidi gaji diberikan kepada 15,7 juta pekerja dengan alokasi dana Rp37 triliun. Di mana penerimaan manfaat mendapat Rp600.000 per bulan dan selama empat bulan.

Hanya saja dalam proses penyalurannya menuai banyak polemik, bahkan menjadi berita yang paling menarik bagi masyarakat. Sebab, ada Staf Khusus Presiden Jokowi yang mengundurkan diri hingga tak kunjung cairnya BLT pekerja.

Jokowi Setujui Mundurnya Belva Devara

Belva Devara resmi mundur sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo. Dia mengaku keputusannya karena tidak mau membuat polemik berkepanjangan terkait program Kartu Prakerja dan Ruangguru.

Namun, seperti yang telah dijelaskan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (PMO), proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku, dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan.

Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Rincian Penyaluran Bansos, meski Dirundung Dugaan Korupsi Juliardi Batubara

"Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memahami dan menerima pengunduran diri saya. Walau singkat, sungguh banyak pengalaman dan pelajaran yang saya dapatkan dari pekerjaan sebagai Stafsus Presiden," ujarnya, dalam Surat Terbuka Belva Devara yang diterima Okezone.

Bukan Pelatihan, Rakyat Butuh Uang

Polemik progra Kartu Prakerja pun berlanjut. Masyarakat menyatakan yang dibutuhkan selama pandemi adalah uang, bukan pelatihan. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan bahwa agar dana Kartu Prakerja yang semula untuk pelatihan dan sertifikasi dialihkan ke program bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan pangan (sembako) bagi buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan. Menurutnya, buruh lebih membutuhkan BLT dibandingkan dengan pelatihan.

"Bagi yang terkena dampak PHK lebih butuh BLT dibandingkan dengan pelatihan. Karena mereka kehilangan sumber pendapatannya" kata Nining.

Meski demikian, Menteri koordinator bidang perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penjelasan akan alasan Pra-kerja masuk menjadi jaring pengaman sosial. Di mana, Kartu Pra Kerja masuk ke realokasi anggaran yang sebesar Rp105 triliun dan mengambil bagian Rp10 triliun.

"Karena program yang semula rescaling dan upscaling, karena perekonomian seluruhnya sedang shock, demand shock, supply shock, production shock, maka tentu kita memberikan ke mereka yg dirumahkan," ujarnya

Jalan Terus sampai Gelombang 11

Meski menuai polemik, program Kartu Prakerja terus jalan hingga gelombang 11. Para peseta yang menerima bantuan ini pun mengklaim telah menerima manfaatnya.

Pendaftaran Program Kartu Prakerja Gelombang 11 resmi ditutup Rabu 4 November 2020. Para peserta yang sudah mendaftar kini tinggal menunggu jadwal pengumuman Kartu Prakerja.

Head of Communication PMO Kartu Prakerja Louisa Tuhatu mengatakan, bagi yang belum daftar bisa mengikuti pembukaan Kartu Prakerja yang akan dibuka awal 2021.

"Yang sudah pasti adalah Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan tahun 2021," kata Louisa.

Sementara itu, Airlangga Hartato menyatakan, para alumni dari program Kartu Prakerja merupakan aset yang tidak bisa dilupakan pemerintah. Karena itu, dia meminta agar Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja untuk mengorganisir para alumni tersebut.

"Para alumni ini kita apresiasi karena tool Kartu Prakerja dalam setahun punya 5,6 juta alumni. Ini aset yang tidak boleh kita lupakan karena ini, dalam bentuk base online dan ada juga dalam bentuk fisik. Silakan diorganisasikan karena alumninya sudah ada di 34 provinsi," ujar Airlangga.

Kemenko Perekonomian mencatat, hingga November 2020 terdapat 43 juta alumni Kartu Prakerja yang tersebar di 514 Kabupaten/Kota atau di 34 Provinsi di Indonesia.

Kartu Prakerja Disoroti Buruh

Selama pandemi yang berdampak pada berkurangnya penghasilan memaksa buruh mengurangi nutrisi makanan yang dikonsumsi keluarganya. Program Bansos yang diharapkan bisa meringankan beban hidup,mengganjal perut lapar, faktanya banyak tidak sampai dengan beragam alasan. Salah satu penyebabnya adalah tidak terdata sebagai warga setempat karena dianggap pendatang sehingga tidak memiliki KTP setempat.

Padahal sebagian besar buruh merantau kekotadan telah berkontribusi pada berjalannya Roda ekonomi. Buruknya data pemerintah terkait penerima bansos hanya menunjukkan buruknya system jaminan social pemerintah.

Berdasarkan temuan MarsinahFM di lapangan, buruh harus aktif mempertanyakan dan memperjuangkan haknya terhadap bansos terlebih dahulu baru kemudian mendapatkan jatah distribusi bansos. Itupun, tidak semua mendapatkan secara penuh karena bansos yang tersedia harus dibagi rata kepada warga.

Artinya, ketersediaan bansos di wilayah Jabodetabek yang dianggarkan sebesar Rp6,49 trilliun tidak sepenuhnya dinikmati oleh warga, termasuk di antaranya kaum buruh. Belakangan, diketahui dana tersebut telah dikorupsi dan Menteri Sosial Juliari Batubara, terduga telah menerima suap bansos dengan nilai kurang lebih Rp5,9tirliun.

Polemik di BLT Subsidi Gaji

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengungkapkan, salah satu kendala dalam pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja berpendapatan di bawah Rp5 juta ialah pada rekening bank penerima manfaat.

"Data (penerima manfaat) masuk BPJamsostek dan kemudian rekeningnya bermasalah. Ini yang kami minta tolong untuk segera memperbaiki melalui BPJamsostek," ujar Haiyani

Tidak hanya masalah tersebut, tapi ada juga pekerja yang sudah terverifikasi dengan data lengkap masih belum terima bantuan.

Dari 15 juta peserta yang ditargetkan menerima BLT subsidi gaji, hanya 12 juta peserta yang layak menerima bantuan dalam pencairan tahap pertama.

"Saya belum dapat padahal sudah terverifikasi. .sesuai syarat baik termin satu ataupun dua .bagaimana ini? Saya pakai bank jatim..no rek sudah benar," tulis akun Twitter @LinggaMonariski.

Sementara itu, ada juga warganet dengan akun Twitter @imdelchiii menyatakan dirinya belum menerima BLT gaji tersebut. Dia menyesalkan carut-marutnya pencairan bantuan itu, padahal setiap bulan gajinya telah dipotong untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Evaluasi Pencairan Tahap I

Satgas menyampaikan bahwa subsidi upah jadi program andalan untuk menggenjot realisasi anggaran di kuartal IV ini.

Seperti diketahui, BLT Subsidi Gaji gelombang pertama tahap I tersalurkan Rp2.982.824.400.000 (99,43%); tahap II sebanyak Rp3.577.838.200.000 (99,38%); tahap III Rp4.171.344.000.000 (99,32%); tahap IV sebesar Rp3.176.545.200.000 (95,04%); dan tahap V sebanyak Rp722.961.600.000 (97,39%).

Pencairan BLT Tahap II

Sama seperti Kartu Prakerja, meski ada polemik, BLT subsidi gaji terus jalan. Hingga saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji termin kedua hingga tahap V. Total pekerja yang akan menerima BLT termin kedua itu nantinya sebanyak 12,4 juta pekerja.

Dengan disalurkankan tahap 5 termin kedua ini, maka Kemnaker telah menyalurkan BSU dengan total sebanyak 11,052 juta penerima. Artinya, masih ada sekitar 1,34 juta pekerja yang rekeningnya belum terisi dana BLT sebesar Rp1,2 juta.

Namun seperti pencairan tahap pertama, keluhan masyarakat atau pekerja yang belum menerima masih banyak. Netizen dengan akun Twitter @DaengSamsur merasa heran kenapa pencairan BLT gaji termin kedua amat berbeda dengan termin pertama.

"@BPJSTKinfo mau tanya ni terkait BSU BLT, tahap ke 2 , saya tahap 1 sudah cair di batch 3 , tetapi sampai sring batch 2 sudah tahap 5 pnya saya belum cair, sementata teman kerja saya sebagian besar suda cair. Perusahaan kami jaoing dengan bank BRI. Mohon infonya," tulis @DaengSamsur.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini