Sri Mulyani Beberkan Rincian Penyaluran Bansos, meski Dirundung Dugaan Korupsi Juliardi Batubara

Rina Anggraeni, Jurnalis · Senin 21 Desember 2020 19:04 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 21 320 2331675 sri-mulyani-beberkan-rincian-penyaluran-bansos-meski-dikorupsi-mensos-pSjFQb5VnT.jpg Penyaluran Bansos. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi bantuan sosial (bansos) tumbuh 80,73% (yoy) karena didorong adanya perluasan penyaluran bantuan sosial yang ditujukan untuk melindungi konsumsi masyarakat miskin dan rentan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi kelompok miskin dan rentan juga menengah, Pemerintah telah merealisasikan bansos dan subsidi berupa penyaluran program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga, kartu sembako bagi 19,4 juta keluarga, kartu pekerja bagi 5,6 juta penerima.

Baca Juga: BLT Gaji Tak Kunjung Cair, Netizen Bingung Mau Ngadu ke Mana?

"Penyaluran PKH bagi 10 juta keluarga, kartu sembako bagi 19,4 juta keluarga, kartu pekerja bagi 5,6 juta penerima," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Senin (21/12/2020)

BLT Dana Desa bagi 8 juta penerima, pemberian subsidi bunga UMKM kepada 20,4 juta debitur, subsidi pupuk sebanyak 7,9 juta ton, dan bantuan perumahan berupa 183,3 ribu unit rumah, serta masih banyak lagi.

Baca Juga: BLT Tak Kunjung Cair, Netizen: Gaji Sudah Dipotong Nih!

Selanjutnya, realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir November 2020 mencapai Rp149,99 triliun atau 78,12% dari target pada APBN Perpres 72/2020, lebih rendah 15,63 % (yoy), terutama dipengaruhi oleh masih rendahnya harga minyak mentah (ICP).

APBN bekerja secara optimal sebagai instrumen kebijakan countercyclical di masa pandemi, tercermin dari Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh tinggi yang mencapai 20,49% (yoy), antara lain dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp191,36 triliun atau sekitar 112,1% dari pagu APBN Perpres 72/2020.

Menteri Sosial Ad Interim RI Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di wilayah Jabodetabek berupa bantuan sosial tunai (BST) pada 2021.

"Bansos Jabodetabek skema yang kita gunakan ialah BST, tapi teknisnya masih harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," katanya dalam keterangan tertulisnya.

Untuk bansos di luar Jabodetabek, katanya, yakni bansos reguler dan jaring pengaman sosial COVID-19 tetap dilakukan seperti biasanya. Untuk kartu sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) jumlahnya mencapai 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini