Melihat Sengketa Lahan PTPN Vs Habib Rizieq dari Sisi UU Pertanahan

Tim Okezone, Jurnalis · Jum'at 25 Desember 2020 11:14 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 25 470 2333722 melihat-sengketa-lahan-ptpn-vs-habib-rizieq-dari-sisi-uu-pertanahan-0mP69kJvdF.jpg Lahan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tanah Pondok Pesantren (Ponpes) Markaz Syariah, Megamendung, Kabupaten Bogor yang dipimpin Habib Rizieq Shihab mengalami masalah. Hal tersebut setelah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII yang mengklaim sebagai pemilik lahan dan melayangkan surat somasi agar pondok pesantren tersebut dikosongkan.

Melalui suratnya, PTPN menyebut jika pesantren agrokutural Markaz Syariah tidak menggunakan izin. Pesantren yang berdiri sejak 2013 ini juga tanpa persetujuan PTPN VII selaku pemiliki lahan tersebut.

Baca Juga: Sengkarut Markaz Syariah FPI, Habib Rizieq: Tanah Ini Ada Suratnya, Saya Membeli Over Garap! 

Sementara itu, FPI mengakui jika lahan tersebut merupakan milik dari PTPN. Namun pihak FPI berkilah dengan mengacu pada Undang-undang Agraria tahun 1960 yang menyebutkan jika suatu lahan kosong digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun maka masyarakat berhak untuk membuat sertifikat tanah

Sementara itu, masyarakat Megamendung sendiri disebut sudah menggarap 30 tahun lebih tanah tersebut. Artinya masyarakat sekitar berhak untuk membuat sertifikat dari tanah tersebut.

“Benar sertifikat HGU-nya atas nama PTPN VIII, dalam Undang-Undang Agraria tahun 1960 disebutkan bahwa jika suatu lahan kosong digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun maka masyarakat berhak untuk membuat sertifikat tanah yang digarap dan masyarakat Megamendung itu sendri sudah 30 tahun lebih menggarap tanah tersebut,” ucap Kuasa Hukum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar dalam keterangannya, Jumat (24/12/2020).

Lantas bagaimana kisruh ini jika dilihat dari Undang-undang Agraria? Okezone pun coba merangkum beberapa penjelasan mengenai HGU dalam UU Agraria.

Pada UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, mengatur mengenai hak-hak atas tanah. Di mana hak-hak tersebut terdiri dari hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan san masih ada hak-hal lainnya.

Secara khusus pada bagian keempat mengatur mengenai Hak Guna Usaha. Di mana dalam pasal 28 ayat 1 dijelaskan jika hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagai disebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

Kemudian pada ayat kedua dijelaskan HGU dapat diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Di Ayat 3 berbunyi HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Kemudian pada pasal 29 ayat 1 dijelaskan jika HGU dapat diberikan paling lama 25 tahun. Sementara bagi perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu yang paling lama 35 tahun.

"Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun," bunyi Pasal 29 Ayat 3.

Lalu Pasal 30 Ayat 1 menyebut, yang dapat mempunyai HGU adalah pertama warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Di Ayat 2 dijelaskan, orang atau badan hukum yang mempunyai HGU dan tidal lagi memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Ayat 1 dalam jangka waktu satu tahun wajib melepas atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak lain yang memperoleh HGU jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian pada pasal 34 dijelaskan hal-hal yang membuat HGU dihapus. Pertama adalah jangka waktunya berakhir, diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan, tanahnya musnah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini