Polemik Sengketa Lahan JK, Nusron Gelar Rapat di Sulsel

MAKASSAR - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (13/11/2025) untuk memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Nusron menjelaskan dalam pertemuan yang dilangsungkan secara tertutup itu setidaknya membahas enam hal strategis yang menjadi fokus koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang pertanahan dan tata ruang.

"Rakor ini kita rencanakan setiap tahun, kita keliling untuk memperbarui masalah yang ada di lapangan, termasuk konflik pertanahan," ujar Nusron di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

Baca Juga:

IEA Proyeksi Permintaan Minyak dan Gas Dunia Terus Bertumbuh hingga 2050

Ia menjelaskan, isu pertama yang dibahas adalah integrasi data Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) agar data tanah dan pajak terhubung dengan baik. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memastikan setiap pemilik tanah menunaikan kewajiban pajaknya.

"Pertama dalam rangka meningkatkan PAD, itu bagaimana NIB (nomor induk bidang) dan NOP (nomor objek pajak) itu satu data, sehingga yang punya tanah bayar semua," sambungnya.

Kedua, Nusron menyoroti pentingnya pemutakhiran sertifikat tanah lama, terutama yang terbit antara tahun 1961 hingga 1997. Hal ini dilakukan untuk mencegah tumpang tindih kepemilikan akibat perbedaan sistem pencatatan lama dan baru.

Baca Juga:

Sengketa Lahan JK, Nusron: Itu Kasus Sudah Puluhan Tahun!