4 Fakta Masalah BPJS Kesehatan yang Bikin BPK Geleng-Geleng

Taufik Fajar, Jurnalis · Minggu 03 Januari 2021 06:31 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 02 320 2337592 4-fakta-masalah-bpjs-kesehatan-yang-bikin-bpk-geleng-geleng-9g12cy7fH0.jpg BPJS Kesehatan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - BPJS Kesehatan akan menerapkan tarif baru pada 1 Januari 2020 mendatang. Salah satu kebijakan harga yang diubah, yaitu untuk peserta yang terdaftar sebagai BPJS Kesehatan kelas 3.

Kemudian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan pengelolaan kepesertaan BPJS Kesehatan selalu bermasalah dan menjadi temuan berulang sejak 2015.

Berikut fakta Iurang BPJS Kesehatan Naik Lagi, BPK Laporkan kepesertaan yang selalu menjadi masalah yang telah dirangkum Okezone, Minggu (3/1/2021):

1. BPK Selesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPJS Kesehatan 2017-2019

Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Dori Santosa mengatakan, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial tahun 2017-2019 pada BPJS kesehatan.

Baca Juga: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bikin Tunggakan Lebih Tinggi

"Pemeriksaan BPK terdapat permasalahan pengelolaan kepesertaan, temuan ini berulang dan sering terjadi dan selalu sejak 2015. Masalahnya sama yaitu banyak data ganda," kata Dori dalam video virtual, Selasa (29/12/2020).

2. BPJS Kesehatam Belum Lakukan Validasi Data Secara Maksimal

Kata dia, pemutakhiran dan validasi data kepesertaan BPJS Kesehatan belum dilakukan secara optimal. Seperti data kepesertaan dengan nomor induk kependudukan (NIK) tidak valid, NIK ganda, serta daftar gaji atau upah peserta pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) dan pekerja penerima upah (PPU) belum mutakhir.

Baca Juga: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bebani Masyarakat Miskin

"Hal ini mengakibatkan pembayaran kapitasi berdasarkan jumlah peserta yang tidak valid berpotensi membebani keuangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan, serta pembayaran iuran PPNPN dan PPU berpotensi tidak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya," jelasnya.

3. Penyelenggaraan Program JKN Akan Selalu Bertambah.

Serta kolektibilitas iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) menurun dan penyisihan piutang iuran tidak tertagih peserta PBPU dan peserta PPU dari badan usaha cenderung meningkat. Akibatnya, defisit dana jaminan sosial kesehatan untuk membiayai penyelenggaraan program JKN akan selalu bertambah.

4. BPJS Kesehatan Tidak Punya Riil yang Pemgaruh Kepada Iuran

Selanjutnya temuan mengenai penganggaran iuran peserta PPU penyelenggara negara/daerah dan selain penyelenggara negara/daerah seperti kepala desa dan perangkatnya melalui mekanisme daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan dana perhitungan fihak ketiga (PFK) tidak didukung data kepesertaan dan iuran yang memadai.

"Kondisi ini mengakibatkan BPJS Kesehatan tidak memperoleh penghasilan riil yang berpengaruh kepada iuran yang sebenarnya, dan hilangnya potensi pendapatan, karena belum semua kepala desa terdaftar sebagai peserta bPJS Kesehatan, ini karena belum optimalnya koordinasi BPJS dengan instansi terkait," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini