JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji rencana gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Di mana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo berancana menaikkan Tunjangan Kinerja (tukin) PNS minimal jadi Rp9 juta hingga Rp10 juta.
Berikut fakta gaji PNS Tak Disetujui Sri Mulyani yang telah dirangkum oleh Okezone, Minggu (3/1/2021):
1. Kemenkeu Belum Kaji Kenaikan Gaji PNS
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan, skema gaji dan pensiun, saat ini masih dalam tahap pengkajian interdep.
Baca Juga:Â Guru Tak Masuk Formasi CPNS 2021, Hidayat Nur Wahid: Diskriminasi
"UU 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang di antaranya mengamanatkan penyusunan peraturan pemerintah tentang skema gaji dan pensiun, saat ini masih dalam tahap pengkajian interdep, dengan mempertimbangkan banyak aspek, di antaranya termasuk dampaknya terhadap keuangan negara jangka pendek dan jangka panjang," kata Rahayu, di Jakarta, Selasa (29/12/2020).
2. Pemerintah Fokus Penanganan Covid-19
Menurutnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 dan kebijakan fiskalnya sudah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 mengenai gaji ASN.
Baca Juga:Â 5 Fakta Seleksi CPNS 2021, Maaf Bukan untuk Guru
"Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah masih fokus pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, dan tidak ada rencana untuk menaikkan gaji PNS," tandasnya
3. Menpan RB Telah Berdiskusi dengan Kemenkeu dan Kemendagri
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menyebut pihaknya selalu diajak berdiskusi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkaitan dengan membahas masalah penerimaan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Diskusi ini termasuk usulan yang bagus dari Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyubsidi dana pensiun. Adapun penghasilan para ASN, sambung Tjahjo antara lain gaji pokok dan berbagai macam tunjangan.
