Pemerintah Diminta Bereskan Polemik Harga Tahu Tempe
JAKARTA - PP Muhammadiyah meminta pemerintah secepatnya mengatasi naiknya harga kedelai yang menyebabkan biaya produksi dari para pembuat tempe dan tahu ikut meningkat.
Ketua bidang ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas. mengatakan, penyelesaian masalah ini agar dunia usaha dan kehidupan ekonomi masyarakat kembali menggeliat serta tidak ada yang dirugikan.
Baca Juga: Harga Tempe dan Tahu Naik Kerek Inflasi Desember 2020
Kemudian, kalau ada pihak-pihak yang melakukan praktek-praktek tidak terpuji dengan melakukan penimbunan dan atau melakukan spekulasi dalam masalah perkedelaian ini.
"Maka Muhammadiyah meminta pemerintah untuk menindak mereka dengan tegas dan menggiring mereka ke pengadilan untuk dijatuhi hukuman yang sesuai dengan besar dan dampak buruk dari kesalahannya," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/1/2021).
Baca Juga: BPS: Inflasi Tahun 2020 Terendah sejak 2014, Ini Biang Keladinya
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) akan meningkatkan produksi kedelai dalam negeri dalam jangka pendek. Hal ini seiring, kenaikkan harga kedelai di dalam negeri yang berdampak pada mahalnya tahu dan tempe.
"(Kenaikkan harga kedelai) Saya akan sikapi di lapangan. Saya tidak mau janji dulu karena saya lagi kerja. Dan Insya Allah dari agenda-agenda yang kita siapkan hari ini mudah-mudahan bisa menjadi jawaban," ujar Mentan, Syahrul Yasin Limpo usai bertemu Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) di Gedung Ditjen Tanaman Pangan Jakarta.
Menurutnya, dalam satu kali pertanaman setidaknya dibutuhkan 100 hari hingga panen. Pihaknya menargetkan bisa melakukan dua kali musim tanam agar ketersediaan bisa lebih besar dan digunakan pengrajin tahu tempe.
(Feby Novalius)
