Share

Polemik Pasar Muamalah, Ekonom: Tidak Ada Salahnya Barter

Hafid Fuad, Sindonews · Kamis 04 Februari 2021 13:40 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 04 320 2356402 polemik-pasar-muamalah-ekonom-tidak-ada-salahnya-barter-3p3WdCHkVE.jpg Viral Transaksi di Pasar Muamalah Depok. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Inisiator Pasar Muamalah Depok telah ditangkap. Keputusan tersebut pun dinilai tidak tepat untuk dilakukan.

Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini menilai, aktivitas yang dilakukan di Pasar Muamalah merupakan eksperimen sistem barter. Hal ini wajar dilakukan karena sistem ekonomi uang kertas dan pasar modal saat ini sudah memiliki banyak distorsi.

Baca Juga: Transaksi Pakai Dinar, Wapres: Pasar Muamalah Rusak Ekosistem Keuangan

"Mereka bukan melakukan pidana apalagi menghancurkan negara. Tidak ada salahnya barter," ujar Didik kepada MNC Portal Indonesia, di Jakarta, Kamis (4/2/2021).

Dia meminta, kepada Kepolisian agar tidak terhasut oleh pihak-pihak yang tidak jelas agendanya. Kondisi Indonesia sekarang kian mirip dengan suasana negara otoriter karena inisiatif masyarakat sangat dikekang.

Baca Juga: 5 Fakta Penangkapan Pendiri Pasar Muamalah Zaim Saidi

"Polisi jangan main tangkap. Tanyakan dulu pada ahli ekonomi atau ulama lainnya. Ini biasa saja, kalau perlu jadikan sebagai bagian dari sistem perdagangan Indonesia," tegasnya.

Lebih lanjut dia juga menjelaskan pasar muamalah juga harusnya dirangkul Pemerintah yang baru saja meresmikan Bank Syariah Indonesia. Perbedaannya Bank Syariah Indonesia menggunakan sistem ekonomi uang kertas.

"Kalau begitu direktur Bank Syariah Indonesia juga harus ditangkap. Sampai Wakil Presiden RI juga harus ditangkap karena dia yang menginisiasi Bank Syariah Indonesia," katanya.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan praktik Pasar Muamalah merusak ekosistem ekonomi dan keuangan nasional karena setiap transaksinya tidak mengikuti peraturan dan undang-undang yang sudah disepakati berlaku di Indonesia.

"Tujuannya mungkin untuk menegakkan pasar syariah, tetapi kan kita ada mekanisme dalam sistem kenegaraan kita. Sehingga, ketika itu kemudian ada suatu (praktik ekonomi) di luar itu, tentu itu akan merusak ekosistem daripada ekonomi dan keuangan nasional kita," kata Wapres Ma’ruf dilansir dari Antara.

Praktik ekonomi di Pasar Muamalah tidak bisa disebut sebagai kegiatan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, kata Wapres. Di Indonesia, ekonomi dan keuangan syariah dijalankan sebagai bagian dari upaya penguatan sistem ekonomi nasional.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini