Lumbung Ikan Nasional Akan Jadi Pusat Ekonomi Baru
JAKARTA - Proses mengembangkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) masih terus dilakukan pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait. Selain rutin menggelar rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah, peninjauan langsung ke lokasi juga dilakukan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, serta Deputi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin bertolak ke Maluku hari ini. Mereka mengunjungi Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang merupakan lokasi LIN.
Baca juga: Geber Ekspor Perikanan, RI Gandeng Vietnam
"Jadi saya pikir Maluku harus menjadi tempat tumbuhnya ekonomi baru. Kita ini orang bahari, harusnya kita menjadi kuat dan hebat di bahari," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/2/2021).
Pengembangan Maluku sebagai lokasi LIN, nantinya akan dibangun Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan guna menunjang proses produksi, pengolahan, hingga pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien. Di dalamnya meliputi kantor pelabuhan perikanan, dermaga, cold storage dan pabrik es, gedung laboratorium, tempat pemasaran ikan modern, hingga pusat kuliner.
Baca juga: Soal Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan, Menteri Trenggono: Mohon Dikawal
Ada pula infrastruktur pendukung lain seperti kawasan industri pengolahan ikan dan industri galangan kapal. Tak hanya itu, juga akan disiapkan sarana untuk fasilitasi permodalan dari perbankan dan fasilitasi asuransi bagi pekerja di sektor kelautan dan perikanan.
Maluku terpilih menjadi lokasi pengembangan LIN sebab provinsi ini memiliki potensi produksi perikanan yang melimpah, baik perikanan tangkap juga budidaya. Terdapat tiga wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di sana yakni WPPNRI 714, 715 dan 718 yang di dalamnya meliputi Laut Banda, Laut Halmahera hingga Laut Arafuru.
Menteri Trenggono menjelaskan, sejalan dengan pengembangan LIN di Maluku, pihaknya juga akan mengatur wilayah-wilayah penangkapan perikanan berdasarkan zonasi yang bertujuan untuk menambah pendapatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Saya minta Dirjen PT membuat semacam zonasi di wilayah-wilayah penangkapan dan dihitung lagi berapa sebetulnya kapasitas perikanan yang ada. Lalu kemudian dibuat semacam konsesi, supaya penerimaan negara juga menjadi besar. Kalau penerimaan negara besar, maka penerimaan daerah juga akan menjadi besar, dan ekonomi di daerah itu menjadi besar maka rakyatnya sejahtera," ungkap dia
