Butuh Rp500 Triliun, Pembangunan Ibu Kota Baru Berpeluang Dibiayai dari LPI
JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengatakan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) berpeluang dibiayai menggunakan dana dari Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF).
“Tentunya nanti kita lihat mekanismenya dan kegiatan tepatnya seperti apa. Itu bisa didalami lebih lanjut,” kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata dalam konferensi pers virtual perkembangan ekonomi Indonesia di Jakarta, Selasa (9/2/2021).
Menurut dia, rencana pembangunan IKN menarik minat investor baik dari dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di proyek yang berada di Kalimantan Timur itu.
Namun, dia meyakini minat investasi akan menggeliat setelah pandemi COVID-19 bisa dikendalikan.
Baca Juga: Tak Ada Anggaran, Bagaimana Rencana Pemindahan Ibu Kota?
Dia menambahkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pembangunan keseluruhan di IKN diperkirakan mencapai sekitar Rp500 triliun hingga 2024.
Sedangkan untuk kebutuhan pembangunan perumahan, lanjut dia, diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp330 triliun hingga 2045.
Hingga tahun 2024, lanjut dia, diperkirakan menelan hingga Rp80 triliun karena belum semua aparatur sipil negara (ASN) akan pindah ke IKN.
