Dear Pak Jokowi, Mendingan Anggaran Influencer Dihapus dari APBN
JAKARTA - Influencer dan buzzer yang digunakan pemerintah tengah ramain diperbincangkan masyarakat. Anggaran influencer yang tertuang dalam Key Opinion Leader (KOL) pun kini dibahas kembali dengan jumlah mencapai Rp90 Miliar.
Menurut Ekonom atau Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, pemerintah ada baiknya menghapus anggaran untuk influencer. Karena menurutnya, anggaran influencer ini terpleset menjadi buzzer yang sudah berkonotasi negarif.
Baca Juga: Pemerintah Klaim Tak Punya Buzzer
“Anggaran influencer sebaiknya dihapus dari APBN. Selain rentan terpleset menjadi buzzer yang konotasinya negatif juga buang buang anggaran,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (13/2/2021).
Menurut Bhima, untuk sosialisasi program pemerintah bisa menggandeng atau melalui media resmi. Sebab secara pengawasan, promosi lewat media resmi juga jauh lebih mudah diawasi.
Baca Juga: Fadjroel Rachman Ngaku Diserang Buzzer Pagi-Pagi, Netizen: Sabar Ya Om
Jika pemerintah ingin menggunakan anggaran influencer boleh saja. Asalkan, berapa jumlah anggaran dan sumbernya bisa disampaikan kepada publik secara transparan mengingat dana yang digunakan berasal dari uang negara.
“Untuk sosialisasi kebijakan kan bisa gandeng media resmi yang pengawasannya mudah. Kalau pakai influencer apa bisa transparan ke publik karena ini kan uang pajak,” ucapnya.
Sebagai salah satu contohnya adalah program vaksinasi yang melibatkan banyak influencer. Menurutnya, selama transparansinya tidak bisa dipertanggung jawabkan, maka anggaran tersebut ada baiknya dialihkan ke pos lain.
