Makna Nomor Cantik dalam Aturan Pengadaan Barang dan Jasa

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 24 Februari 2021 16:45 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 24 320 2367655 makna-nomor-cantik-dalam-aturan-pengadaan-barang-dan-jasa-cFp8vLN0TE.jpeg Aturan Pengadaan Barang dan Jasa. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mengelar sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) baru Nomor 12 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa. Perpres tersebut merupakan perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan, beleid aturan ini tidak hanya dikeluarkan dengan nomor cantik. Lebih jauh dari itu, ada beberapa poin penting yang mendasari dari dikeluarkannya Perpres tersebut.

Baca Juga: Aturan Baru Pesangon Buruh saat Kena PHK, Begini Hitung-hitungannya

“Perpres ini nomor cantik 12-2-21, dibalik dari belakang juga tetap 12-2-21 membacanya. Dan ini diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021,” ujarnya dalam acara sosialisasi secara virtual, Rabu (24/2/2021).

Roni menjelaskan, regulasi pengadaan barang yang baru ini akan memberikan kesempatan bagi usaha mikro dan kecil dalam memasok kebutuhan pengadaan. Sehingga salah satu perubahan yang masuk dalam Perpres tersebut yakni terkait Usaha Mikro Kecil (UMK) koperasi dan produk dalam negeri.

Baca Juga: Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Ini Syarat dan Larangan bagi Pekerja Asing

“Dalam Perpres ini perubahanya terkait usaha mikro kecil koperasi dan produk dalam negeri dan selalu menjadi isu yang cukup santer pada saat pembahasan,” kata Roni.

Terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM), Roni membantah mengenai adanya upaya untuk mengecilkan mengenai poin tersebut. Karena dirinya mengaku mendengar ada beberapa isu yang menganggap pemerintah mengkerdilkan SDM dengan adanya aturan baru.

“Ada yang bilang SDM dikerdilkan dengan Perpres 12 tahun 2021, tolong dibaca dulu dengan lengkap semuanya sehingga paham maknanya,” jelasnya.

Kemudian poin selanjutnya adalah terkait pelaku pengadaan dan juga jasa konstruksi. Khusus untuk jasa konstruksi, nantinya tidak akan terlepas dari Undang-undang Jasa Konstruksi yang aturan turunannya berada di Kementerian PUPR.

“Terkait jasa konstruksi yang mana teman-teman tidak akan terlepas dari UU Jasa Konstruksi PP yang disusun oleh teman-teman Kementerian PUPR dan ada hal-hal yang diatur teknis terkait dengan pemilihan penyedia dikembalikan kepada LKPP untuk mengatur lebih lanjut,” jelasnya.

Selanjutnya dalam aturan tersebut juga ada poin terkait pembinaan penyedia dan e-marketplace. Menurutnya hal ini sangat penting agar bisa mengetahui tentang catalog, toko daring dan e-market place.

“Kemudian pembinaan penyedia dan e-marketplace. E-marketplace ini penting sehingga teman-teman melihat apa sih catalog itu apa itu toko daring dan apa itu e-marketplace melalui pemilihan penyedia,” jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini