Perpres Investasi Miras, Apa Kata Pengusaha?

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Selasa 02 Maret 2021 10:23 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 02 320 2370678 perpres-investasi-miras-apa-kata-pengusaha-I4xQFl0aX0.jpg Investasi Miras (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam beleid tersebut, poin yang menjadi sorotan sejumlah pihak adalah soal investasi minuman keras (miras).

Pada Perpres Nomor 10 tahun 2021 tersebut mengatur tata cara investasi di Indonesia. Salah satu jenis usaha yang diatur terkait investasi minuman beralkohol.

Baca Juga: Poin-Poin Penting Aturan Investasi Miras, Dicek Ya 

Tertulis pada poin satu untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Menanggapi keputusan tersebut, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pemerintah perlu menjelaskan secara komprehensif arah dari Perpres tersebut. Apakah tujuannya untuk mengangkat produk unggulan daerah yang memiliki minuman khas daerah.

Di mana, minuman khas daerah yang selama ini dipakai dalam acara-acara budaya dan berpeluang dikembangkan, diproses, dan diolah dengan teknologi yang lebih baik sehingga layak ditawarkan ke turis atau peluang di ekspor.

"Semua ini minuman tradisional yang mengandung alkohol, namun Sake dan Soju sudah mendunia," ujar Sarman dalam siaran pers yang diterima MNC Portal Indonesia, Selasa (2/3/2021).

Baca Juga: Ada Perpres Investasi Miras, Begini Pergerakan Saham Produsen Bir 

Jika hal tersebut menjadi tujuan pemerintah, maka Perpres itu dipandang akan mengangkat kearifan lokal. Meski begitu, jika tidak diatur secara ketat dan memberikan kebebasan untuk memproduksi berbagai jenis miras, hal ini dinilai menjadi saingan baru bagi industri miras yang sudah ada.

"Kami melihat sebenarnya produsen minuman beralkohol yang ada saat ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, baik untuk kebutuhan wisatawan, ekspatriat maupun kalangan tertentu. Jika investasi sektor miras ini terlalu dibuka lebar maka dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan kurang sehat di kalangan produsen yang selama ini sudah cukup lama berinvestasi di Indonesia," katanya.

Pemerintah melalui PP Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Permendag Nomor 25 tahun 2019 Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sangat konsisten dilaksanakan untuk menghindari penyalahgunaan dari miras.

Ihwal adanya kekhawatiran masyarakat dengan terbitnya Perpres tersebut, Sarman menyebut perlu direspons pemerintah secara bijak. Sehingga tidak terjadi polemik yang tidak produktif.

"Aturan turunan dari Perpres ini seperti Peraturan Menteri Perindustrian atau Peraturan kepala BKPM yang mengatur secara teknis perlu di segera diterbitkan agar pelaku usaha terkait serta masyarakat dapat lebih memahami arah dari Perpres ini dapat menjawab kekhawatiran masyarakat," tutur dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini