Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PPPK Pergi Liburan saat Libur Panjang, Kontrak Kerja Diputus

Giri Hartomo , Jurnalis-Kamis, 11 Maret 2021 |09:51 WIB
PPPK Pergi Liburan saat Libur Panjang, Kontrak Kerja Diputus
PPPK Dilarang Liburan ke Luar Kota. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melarang para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berpergian ke luar kota pada hari ini hingga minggu mendatang. Artinya, larangan ini tidak hanya berlaku bagi PNS tapi juga kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 6/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai ASN Selama Hari Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Baca Juga: PNS Nekat ke Luar Kota, Siap-Siap Kena Sanksi Penundaan Kenaikan Gaji hingga Turun Pangkat

Dalam SE tersebut, bagi pegawai PPPK yang bandel dan tetap berpergian ke luar kota ataupun mudik, maka akan dikenakan sanksi disiplin. Sanksi disiplin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

“Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara (ASNg yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,” bunyi SE tersebut dikutip MNC Portal Indonesia pada Kamis (11/3/2021).

Baca Juga: Intip Lagi Syarat PNS Boleh ke Luar Kota saat Long Weekend

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) diminta aktif mengawasi para pegawainya. Misalnya dengan melakukan langkah-langkah penegakan disiplin terhadap PNS yang melanggar ketentuan dalam SE tersebut.

“Untuk memastikan bahwa ketentuan dalam surat edaran ini dilaksanakan oleh seluruh ASN, PPK diminta untuk melaporkan hasil pelaksanaan dari SE ini kepada Menteri PANRB,” bunyi SE tersebut.

Sementara itu, dalam PP Nomor 49 tahun 2018 dijelaskan berbagai macam sanksi kepada PPPK yang berani melanggar SE tersebut. Dalam bagian ketujuh pasal 59 PP nomor 49 tahun 2018 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Pelanggaran Disiplin.

Halaman:
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement