Dilema Mudik: Ekonomi atau Kesehatan? Saksikan Selengkapnya di The Indonesia Economic Club Kamis Pukul 21.00 WIB
JAKARTA - Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2021, pemerintah memberi sinyal lampu hijau mudik. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyampaikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19 untuk membentuk mekanisme khusus bagi pelaksanaan mudik 2021.
"Terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. Kami akan koordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan, dan lakukan tracing pada mereka yang hendak berpergian," ujar Budi Karya dalam paparannya pada saat rapat kerja dengan komisi V DPR RI, Selasa (16/3/2021).
Wacana lampu hijau mudik di tengah pandemi Covid-19 yang belum berkesudahan, merupakan dilema antara ancaman persebaran Covid-19 dan upaya pemulihan eknomi. Mudik disinyalir dapat menggerakkan perekonomian daerah khususnya di sektor transportasi, pariwisata, dan UMKM.
Hasil survei Balitbang Perhubungan 2020 menunjukkan, Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah terbesar tujuan pemudik, yakni sebesar 24,2 persen. Disusul dengan Provinsi Jawa Timur sebesar 23,8 persen. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerangkan, pelaksanaan mudik akan lebih efektif jika terorganisir melalui sistem informasi yang baik. Pemudik yang hendak pulang ke Jawa Tengah didata terlebih dahulu sehingga memudahkan dalam proses pengawasan pemudik.
Pelarangan mudik pada 2020 akibat Covid-19 berdampak pada menurunnya jumlah penumpang maskapai penerbangan hingga 90 persen. Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menegaskan, di tengah menunggu keputusan pemerintah terkait mudik, seluruh awak Garuda Indonesia telah menerima vaksinasi Covid-19. Pihaknya pun tegas memastikan konsisten dengan protokol kesehatan apabila keran mudik 2021 dibuka.
