JAKARTA - Perum Bulog mencatat sisa beras impor sebanyak 300.000 ton. 106.000 ton di antaranya tidak berpotensi rusak dan sisanya tidak dapat digunakan lagi.
Direktur utama Bulog Budi Waseso atau Buwas menyebut, sisa beras impor tersebut merupakan beras yang diperuntukkan bagi cadangan beras pemerintah (CBP). Hal itu, justru menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Bulog. Padahal, perkara itu bukan bagian dari tanggung jawab perusahaan pelat merah tersebut.
Melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas), pemerintah telah membahas perihal sisa beras impor tersebut. Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan finalnya.
"Sisa beras impor kurang lebih 300.000 ton, tidak ada potensi rusak itu 106.000 ton beras impor, kalau yang di dalam negeri aman. Sampai hari ini, waktu itu Rakortas membahas masalah sisa beras impor ini seperti apa dan harus bagaimana, tidak ada keputusan hingga hari ini. Semuanya dibebankan kepada Bulog, padahal ini cadangan beras pemerintah," ujar Buwas dalam diskusi virtual Kamis, (25/3/2021).
Bulog mencatat, ada sejumlah masalah yang dikaitkan dengan peran dan tugasnya sebagai lembaga pemerintah di sektor pangan. Selain sisa beras impor, perkara pengering gabah (dryer) di kalangan petani pun dikaitkan dengan Bulog.
Buwas menegaskan, pengering gabah bukan menjadi tugas dari Bulog, namu tanggung jawab Kementerian Pertanian (Kementan). Namun, perkara ini seolah-olah dikaitkan dengan posisi Bulog.